Terbentur Anggaran, Desa Tangguh Bencana Jalan di Tempat

MUKOMUKO, RADARUTARA.ID —  Upaya memperkuat ketahanan desa terhadap ancaman bencana di Kabupaten Mukomuko masih berjalan lambat. Dari total 148 desa dan tiga kelurahan, baru 13 desa yang berstatus Desa Tangguh Bencana (Destana). Capaian ini dinilai jauh dari ideal, mengingat luas wilayah dan tingginya potensi bencana di daerah tersebut.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Mukomuko, Ruri Irwandi, ST, MT mengungkapkan, sepanjang tahun ini tidak ada penambahan desa yang dibentuk menjadi Destana. Kondisi tersebut bukan tanpa alasan, melainkan karena tidak tersedianya anggaran khusus untuk menjalankan program tersebut.

Menurutnya, pembentukan Destana membutuhkan proses panjang dan tidak sekadar penetapan status. Tahapan yang harus dilalui meliputi sosialisasi, pelatihan kebencanaan bagi aparatur desa dan masyarakat, hingga penyusunan dokumen rencana kontinjensi. Seluruh tahapan tersebut memerlukan biaya yang tidak sedikit.

“Program ini tidak bisa dijalankan setengah-setengah. Ada pelatihan, simulasi, hingga pembinaan berkelanjutan yang harus dilakukan. Tanpa dukungan anggaran, itu tidak bisa dilaksanakan,” tegasnya.

Ia menjelaskan, program Destana merupakan salah satu langkah strategis dalam menekan risiko bencana. Melalui program ini, masyarakat desa dibekali kemampuan untuk mengenali potensi bencana dan mengambil langkah cepat saat kondisi darurat terjadi.

Desa yang telah berstatus Destana diharapkan memiliki sistem kesiapsiagaan yang jelas, mulai dari pembentukan relawan, penyusunan peta rawan bencana, penyiapan jalur evakuasi, hingga sistem peringatan dini sederhana. Dengan kesiapan tersebut, dampak bencana baik dari sisi korban jiwa maupun kerugian materi dapat ditekan.

Meski demikian, keterbatasan anggaran membuat program ini belum dapat diperluas secara merata. BPBD Mukomuko masih mengandalkan langkah terbatas seperti edukasi dan koordinasi, meskipun belum mampu menjangkau seluruh desa secara optimal.

Ruri menegaskan, tanpa dukungan anggaran yang memadai, percepatan pembentukan Destana akan sulit terwujud. Padahal, dengan jumlah wilayah administratif yang mencapai 151 desa dan kelurahan, diperlukan langkah bertahap namun konsisten untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat.

“Semakin banyak desa yang siap menghadapi bencana, semakin kecil risiko yang ditimbulkan. Itu yang ingin kita capai, tapi harus ada dukungan anggaran yang jelas,” pungkasnya. 

Sumber: