Perhutanan Sosial Ditargetkan Jadi Motor Penggerak Ekonomi Masyarakat

BENGKULU, RADARUTARA.ID - Program perhutanan sosial ditargetkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat, melalui kegiatan pembedayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan.

Terlebih dalam program tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu mendapatkan pembiayaan senilai Rp 23,55 miliar yang diyakini dapat terus memperkuat transformasi ekonomi masyarakat berbasis sumber daya alam dan kawasan hutan.

Gubernur Bengkulu, H. Helmi Hasan, SE menyampaikan, potensi besar yang dimiliki daerah, khususnya sektor kopi dan perhutanan sosial harus mampu menjadi motor penggerak kesejahteraan masyarakat.

"Ini bisa kita wujudkan karena posisi Bengkulu sebagai salah satu sentra kopi nasional," ungkap Helmi, Kamis 2 April 2026.

BACA JUGA:Bantu Korban Kebakaran di Bengkulu Utara, Gubernur Helmi: Kita Harus Saling Tolong-Menolong

Menurut Helmi, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi Bengkulu merupakan produsen kopi terbesar ke-5 di Indonesia, dengan produksi mencapai 55 ribu ton atau 7,23 persen dari total produksi nasional pada tahun 2023.

“Program ini merupakan langkah nyata untuk meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan Bengkulu. Terutama kopi robusta, sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat di kawasan hutan melalui tata kelola usaha yang lebih baik,” kata Helmi.

Helmi menjelaskan, Provinsi Bengkulu memiliki potensi signifikan pada kopi robusta dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). Namun sejumlah tantangan tetap harus dihadapi.

"Diantaranya pada aspek tata kelola usaha, kelembagaan, serta mutu pasca panen yang masih menjadi pekerjaan besar dan harus diselesaikan atau dicarikan solusi terbaiknya secara bersama-sama," tegas Helmi.

BACA JUGA:Larang PPPK Diberhentikan, Gubernur Helmi Terbitkan Edaran, Dewan Sarankan Ini

Dilanjutkan Helmi, Provinsi Bengkulu menjadi salah satu dari tujuh provinsi di Indonesia, yang menjadi lokus intervensi program tersebut. Dengan total dukungan anggaran sebesar USD 1.453.904 atau setara Rp 23,55 miliar. 

"Dana ini kita gunakan untuk memperkuat kelembagaan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), peningkatan kapasitas usaha, akses pasar, serta pengolahan hasil produksi agar memiliki nilai tambah yang lebih tinggi," jelas Helmi.

Helmi menambahkan, selain sektor perhutanan sosial, program ini juga menyentuh pengembangan ekowisata dan ekonomi kreatif berbasis hutan.

"Melalui sinergi antara pemerintah daerah, kelompok usaha masyarakat, lembaga pendamping, dan dukungan pembiayaan, kita menargetkan terwujudnya transformasi ekonomi hijau yang berkelanjutan dan berpihak pada rakyat," tambah Helmi.

Sumber: