Lagi, Setoran PBB 2024 Pemdes Bumi Harjo Menjadi yang Tertinggi

PINANG RAYA, RADARUTARA.ID- Kinerja Pemdes Bumi Harjo, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara dalam melakukan serapan pajak bumi dan bangunan (PBB) menjadi yang tertinggi dibanding desa lainnya.

Capaian, ini bukan yang pertama kali. Tetapi, di tahun-tahun sebelumnya capaian PBB yang sama juga berhasil diraih oleh Desa Bumi Harjo. 

Sesuai data dan informasi yang berhasil dihimpun radarutara.id Senin (9/12) hari, ini.

Di tahun 2024, ini Pemdes Bumi Harjo kembali berhasil menyetorkan PBB yang bersumber dari masyarakatnya kepada pemerintah daerah tembus diangka 90,33 persen.

"Alhamdulillah di tahun 2024, ini kita masih bisa mempertahankan capaian PBB diangka yang menurut kami sudah cukup optimal," ujar Kades Bumi Harjo, Suyatno.

BACA JUGA:Cuaca Ekstrem di Bengkulu, Masyarakat di Wilayah Rawan Bencana Diminta Waspada, Termasuk Nelayan

BACA JUGA:Heboh! Induk Sapi Beranak Kembar Sekaligus tanpa Cacat, Ini Penjelasan Puskeswan

Diungkapkan Suyatno, di tahun 2024 ini total SPPT yang diterima oleh Pemdes Bumi Harjo mencapai diangka Rp 22.025,587 dengan nilai pajak yang sudah disetor ke pemerintah daerah mencapai Rp 19.895,927.

"Insya Allah hingga akhir bulan Desember 2024, ini nilai PBB yang kita setor masih berpeluang mendekati nilai total pajak yang tertagih kepada desa. Karena sampai hari, ini masih ada beberapa data setoran PBB susulan yang belum kita laporkan," ungkapnya.

Lebih jauh, Kades mengungkapkan, tentu capaian ini berhasil diraih berkat kerja sama tim work melalui peran aparatur desa yang senantiasa konsisten menjalankan SPPT yang diterima desa dari pemerintah daerah melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bengkulu Utara.

"Serta didukung kesadaran masyarakat kita yang sangat besar terhadap wajib pajak. Sehingga dari tahun ke tahun, kita berhasil mengoptimalkan dan mempertahankan capaian PBB diangka maksimal. Kalaupun belum mampu kita capai 100 persen, itu adalah hal wajar. Karena dari total keseluruhan SPPT yang diterima oleh desa masih ada beberapa SPPT yang bermasalah," demikian Kades.

Sumber: