Mark UP Anggaran di Desa Magelang, Diduga Juga Terjadi di Item Pekerjaan Lain

RADARUTARA.ID - Dugaan Mark Up anggaran di Desa Magelang diduga juga terjadi pada beberapa item pekerjaan lain. Apalagi pada tahun anggaran 2023 lalu Pemerintah Desa (Pemdes) Magelang juga menggelontorkan dana hingga ratusan juta Rupiah untuk beberapa item pekerjaan fisik.

Yang pertama dan sedang menjadi sorotan banyak pihak, Mark Up anggaran diduga terjadi pada bantuan pembelian barang untuk pembangunan MCK bagi 15 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Tidak tanggung-tanggung Pemdes Diduga menaikan harga yang sangat jauh di atas harga yang ada di pasaran.

Seperti harga 1 sak semen yang dibuat Rp 85 Ribu, dengan merk semen merah putih yang biasanya hanya dijual kisaran harga Rp 54 - 68 ribu. Pembelian batu bata hingga Rp 750 perbuah padahal hanya berkisar Rp 450 - 600 dan pembeli GRC yang dibuat dengan harga Rp 125.000 perbuah namun di beberapa toko bangunan hanya di patok dengan harga Rp 60-70 ribu.

Apalagi, pada tahap pertama Dana Desa Tahun anggaran 2023 pemdes Magelang juga melakukan pembangunan ataupun rehab Plat Deker sebanyak 2 Unit dengan menelan anggaran sebesar Rp 24.235.000. dan pembangunan saluran irigasi tersier sepanjang 41 M di dusun (IV) dengan menelan anggaran sebesar Rp 56.339.000.

Data terhimpun, pada pembangunan 2 item fisik tersebut, pemdes Magelang juga diduga membuat harga Semen dengan nominal yang mencapai Rp 85 Ribu per sak.

BACA JUGA:Bantuan Pembelian Barang untuk Pembangunan MCK Desa Magelang, Diduga di Mark Up!

Tokoh pemuda Kabupaten Bengkulu Utara, Niko Galang Roger SH menyampaikan, dugaan Mark up anggaran yang terjadi di Desa Magelang harus disikapi serius. 

Menurutnya jika hal ini dibiarkan, dikhawatirkan dugaan Mark up anggaran bakal terus dilakukan pada setiap item pekerjaan.

"Ini harus disikapi serius jika dugaan ini memang terjadi di banyak item perkerjaan maka kerugian negara saya kira cukup besar di sana," ungkapnya 

Galang pun menyesalkan jika dugaan ini benar-benar terjadi, apalagi diungkapkannya jika masih ada anggaran Dana Desa bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat.

"Jika ada Mark up tentunya masyarakat yang rugi, soalnya uang yang seharusnya bisa untuk hal lain malah dipaksa dihabiskan untuk pembelian barang yang harganya jauh di atas pasaran," tutup Galang.*

Sumber: