Dispenda Bengkulu Utara Diminta Serius Tuntaskan SPPT PBB Bermasalah

RADARUTARA.ID- Sejumlah desa masih mengeluhkan tentang adanya surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) Pajak Bumi Bangunan (PBB) yang bermasalah. Ini, dikeluhkan karena hampir sebagian besar SPPT PBB yang dikirim oleh Dispenda Bengkulu Utara ke desa masih banyak yang tidak sesuai dengan objek pajak.

Hadirnya SPPT PBB bermasalah, ini pun memicu serapan PBB di tingkat desa yang tidak tercapai target setiap tahunnya dan menjadi masalah khusus bagi petugas atau aparatur desa dalam melaksanakan penagihan.

"Banyak SPPT PBB yang namanya tidak sesuai dengan objek pajak. Ini menjadi masalah bagi desa dan para petugas penagih pajak di desa," ungkap Ketua BPD Desa Talang Arah, Sugeng.

BACA JUGA:Tiga Desa di Napal Putih ini Diminta Segera Sampaikan Usulan DD Tahap III

Sugeng mengatakan, temuan SPPT PBB yang bermasalah, ini sudah sering di data dan dilaporkan oleh desa ke kecamatan untuk diteruskan kepada Dispenda Bengkulu Utara.

Namun faktanya kata Sugeng, laporan mengenai SPPT PBB bermasalah, ini tidak pernah mendapat solusi. Setiap tahunnya lanjut Sugeng, SPPT yang bermasalah itu masih dikeluarkan dan ditagih oleh Dispenda Bengkulu Utara.

"Yang bikin kami heran, sudah dilaporkan tapi kok tidak ada upaya perbaikan dari dinas terkait. Kami berharap ada keseriusan dari Dispenda Bengkulu Utara yang membuat bil pajak itu agar nama-nama yang tidak sesuai objek itu jangan dikeluarkan lagi, dibenahi," tandasnya.

BACA JUGA:4 Mahar Pernikahan yang Dilarang dalam Islam, Calon Pengantin Wajib Tahu

Lebih jauh, Sugeng, berharap, Dispenda Bengkulu Utara harus tegas dalam permasalahan SPPT PBB ini. Karena selain berpengaruh kepada pendapatan dana bagi hasil pajak ke desa.

Tidak tercapainya pajak PBB ini juga bisa mempengaruhi dana transfer DD ke desa.

"Kami harap ini bisa diperbaiki. Karena selain berpengaruh ke pendapatan dana bagi hasil pajak. Tercapainya PBB juga akan berpengaruh ke dana transfer DD dari pusat ke desa," demikian Sugeng.*

Sumber: