Dispar Bengkulu Utara Gelar Uji Publik RIPPARKAB 2023-2025

ARGA MAKMUR, RADARUTARA.ID - Pedoman yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dalam perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pembangunan kepariwisataan di kabupaten ini telah kedaluarsa. Kini, setelah Dinas Pariwisata (Dispar) menyusun Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten (RIPPARKAB) Bengkulu Utara. Selasa (13/12/2022) Dispar Bengkulu Utara menggelar rapat uji publik revisi Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Bengkulu Utara (RIPPARKAB) Tahun 2023-2025 di Ruang Pola BKAD.

Dikatakan Kepala Dinas Pariwisata Bengkulu Utara, Hendri Kisinjer, SE, MM, RIPPARKAB yang telah disusun oleh akademisi dari Universitas Bengkulu ini berisi visi, misi, tujuan kebijakan strategi, rencana dan program yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan dalam pembangunan kepariwisataan.

“RIPPARKAB menjadi landasan hukum dalam pengelolaan kepariwisataan yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara. Maka kedepan dapat dimanfaatkan oleh desa-desa wisata dalam mengelola kepariwisataan di wilayahnya masing-masing," ungkapnya.

Dalam kegiatan yang dihadiri oleh stake holder dan pemangku kebijakan ini, Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Bengkulu Utara, Tomi Sitompul yang hadir bersama Sekretaris Komisi II DPRD Bengkulu Utara, Agus Riyanto menyambut baik hadirnya RIPPARKAB yang akan menjadi landasan hukum terbaru dalam pembangunan wisata.

"Pelaksanaan uji publik ini sangat penting. Dengan demikian, sebelum menjadi peraturan daerah (Perda) ada tanggapan masyarakat, bagaimana jika kebijakan-kebijakan dalam rancangan ini nanti diterapkan? Kemudian ada penyelarasan dengan keinginan masyarakat," ungkapnya.

Tomi juga menyampaikan, RIPPARKAB tidak boleh bertentang dengan regulasi di atasnya, sebab itu uji publik menjadi jalan untuk menyesuaikannya. Selain itu, Tomi mengatakan, wisata adalah komiditi unggulan dunia yang sudah terus berkembang dan menjadi produk utama dari negara-negara maju dan berkembang. Sebab itu, pihaknya meminta agar ada perhatian pada sektor ini.

"Kepada teman kami yang ada di Komisi III yang kebetulan juga hadir hari ini kami sampaikan, agar ada anggaran untuk pembangunan dan promosi wisata. Kita lihat di beberapa daerah menjadi tujuan wisata dan perjalanan orang. Dari situ ekonomi bisa hidup. Jika sektor perkebunan dan pertanian hidup, wisata hidup, apalagi? Daerah kita sangat kaya, hanya saat ini tinggal bagaimana kita konsen untuk mengembangkannya," demikian Tomi. (adv)

Sumber: