Tanggulangi Kemiskinan Ekstrem, Pemkab Bengkulu Utara Gelar Rakor TKPKD

Tanggulangi Kemiskinan Ekstrem, Pemkab Bengkulu Utara Gelar Rakor TKPKD

Wakil Bupati Bengkulu Utara, Arie Septia Adinata saat memimpin rapat penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bengkulu Utara--

ARGA MAKMUR, RADARUTARA.ID - Program penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu program kerja dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkulu Utara (BU). Baik penanggulanan kemiskinan umum maupun penanggulangan kemiskinan ekstrem.

Menyikapi hal tersebut, Pemkab Bengkulu Utara melalui Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Bengkulu Utara, menggelar rapat bersama Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) terkait penanggulanan kemiskinan ekstrem pada Kamis (24/11). 

Dalam rapat ini terungkap, berdasarkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), angka kemiskinan ekstrem di Bengkulu Utara mengalami penurunan, dari 4.48 persen di tahun 2021, menjadi 1.74 persen di tahun 2022.


Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Bengkulu Utara--

Dikatakan Wakil Bupati Bengkulu Utara, Arie Septia Adinata, SE, M.Ap yang memimpin kegiatan ini, kategori kemiskinan ekstrem adalah, masyarakat dengan daya beli rendah, yakni di bawah angka Rp 322.170 per orang di tiap bulannya. Hal ini sesuai dengan amanat presiden No. 4 tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan. 

"Sebagai lanjutan dari rakor hari ini, kami harap semua elemen yang terlibat di dalamnya agar bisa segera bergerak dan berupaya untuk menurunkan atau menghapus angka kemiskinan ekstrem di Bengkulu Utara," jelas Arie.

Selain fokus dalam penanganan kemiskinan ekstrem, Wabup juga meminta agar penanganan kemiskinan umum juga tetap harus diperhatikan dan ikut digenjot. Karena saat ini angka kemiskinan di Kabupaten Bengkulu Utara di tahun 2020 berada diangka 11,67 persen dan di tahun 2021 diangka 11,61 persen.

"Jangan karena fokus dalam penanganan kemiskinan ekstrem, penanganan kemiskinan biasa malah dilupakan. Karena keduanya merupakan program pemerintah yang harus secepatnya dilaksanakan, karena berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat," tegas Arie. (adv)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: