Inspektorat Didesak Segera Beberkan Kerugian Negara Hasil Audit DD Lebong Tandai

Inspektorat Didesak Segera Beberkan Kerugian Negara Hasil Audit DD Lebong Tandai

Kolam ikan inilah yang menjadi salah satu objek pemeriksaan dugaan korupsi Dana Desa Lebong Tandai --

//Inspektorat Didesak Segera Beberkan KN Hasil Audit DD Lebong Tandai

NAPAL PUTIH RU.ID- Desakan terus disampaikan oleh masyarakat dan lembaga BPD di Desa Lebong Tandai, Kecamatan Napal Putih kepada Inspektorat BU. Ini, terjadi karena sampai pertengahan bulan November ini.

Inspektorat BU belum dapat memenuhi janjinya untuk segera membeberkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas tahapan audit yang sempat dilakukan kepada hasil pekerjaan pengelolaan dana desa (DD) TA 2021 di Desa Lebong Tandai. Selain mendesak LHP.

Warga juga mendesak pihak Inspektorat BU untuk segera menyampaikan hasil hitung kerugian negara (KN) yang sebelumnya sempat diutarakan okeh Inspektur Inspektorat BU.

"Sudah genap sebulan dari waktu yang dijanjikan. Inspektorat BU belum menyampaikan LHP atas proses audit yang sempat dilakukan kepada hasil pengelolaan DD TA 2021 di Desa Lebong Tandai. Sementara warga terus mempertanyakan dan mendesak agar Inspektorat BU segera menyampaikan LHP, itu," ungkap Wakil Ketua BPD Lebong Tandai, Muhardi.

Di sisi lain, Muhardi, mengatakan. Masyarakat juga sedang menantikan hasil hitung KN yang timbul dari proses audit yang sebelumnya sempat dibeberkan oleh Inspektur Inspektorat BU.

"Inspektur Inspektorat BU juga sempat mengakui. Jika di proses audit DD Lebong Tandai TA 2021 itu ada kerugian negara. Masyarakat mendesak Inspektorat BU segera menyampaikan hasil hitung KN yang dimaksud tersebut," desaknya.

Lebih jauh, Muhardi, turut meminta kepada pihak lembaga DPRD BU khususnya Komisi I untuk bersama-sama memantau LHP dan hasil hitung KN terhadap kegiatan DD di Desa Lebong Tandai yang tengah bergulir di meja Inspektorat BU.

"Kami juga minta kepada komisi pembidangan di DPRD BU untuk bersama-sama memantau proses yang saat, ini sedang berjalan di Inspektorat BU. Masyarakat ingin LHP dan hasil hitung KN yang telah diproses Inspektorat BU itu segera diungkap ke publik dan diproses lebih lanjut," demikian Muhardi. *

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: