Masyarakat Desak Gubernur dan Dewan Provinsi Merespon Kerusakan Akses Jalan Nasional di D6

PINANG RAYA RU.ID- Ketua Himpunan Pemuda/i Ketahun, Putri Hijau, Napal Putih, Ulok Kupai, Marga Sakti Sebelat dan Pinang Raya (Himpadi Ketrina), Helisman, meminta kepada Gubernur Bengkulu agar segera melakukan tindakan darurat dan penanganan terhadap kerusakan akses jembatan di Desa Bukit Makmur (D6), Kecamatan Pinang Raya.

Ditegaskan Helisman, kerusakan pada akses jembatan di D6, itu tidak bisa dianggap sepele oleh jajaran Pemprov Bengkulu khususnya pihak Balai Sumatera yang bertanggung jawab atas kerusakan infrastruktur di sepanjang jalan nasional, itu.

Mengingat langkah pengalihan jalan yang saat, ini diterapkan di lapangan nyatanya menurut Helisman, justru menimbulkan kerugian dan gejolak di tengah masyarakat.

"Dalam konteks, ini Gubernur Bengkulu harus segera bersikap dengan melaksanakan koordinasi kepada pihak Balai untuk segera mengupayakan penanganan di lapangan," desak Helisman.

Helisman menilai, harusnya kerusakan infrastruktur yang terjadi kepada akses jembatan di D6, ini tidak sampai terjadi.

Apa bila sejak awal jajaran terkait di Pemprov Bengkulu benar-benar serius melihat kondisi infrastruktur di sepanjang jalan nasional dari wilayah Putri Hijau sampai Pinang Raya yang keadaannya sudah lama babak belur, akibat tingginya intensitas angkutan berat khususnya mobil pengangkut batu bara (BB).

Mirisnya, lanjut Helisman, ketika salah satu fasilitas infrastruktur di sepanjang jalan nasional, itu benar-benar rusak dan tidak bisa lagi dilalui oleh kendaraan. Jajaran terkait di Pemprov Bengkulu justru terkesan santai dan cuek.

"Pengalihan jalan yang diterapkan saat, ini tidak bisa diandalkan untuk jangka waktu lama. Sehingga Pemprov Bengkulu dan Balai harus segera melakukan penanganan konkret dilapangan untuk memperbaiki ulang akses jembatan yang menjadi tanggung Jawabnya itu," desaknya.

Di sisi lain, Helisman, turut meminta kepada seluruh jajaran Pemkab BU dan para wakil rakyat yang ada di Provinsi Bengkulu agar tidak tinggal diam.

Langkah koordinasi dan penekanan terhadap jajaran terkait di Pemprov Bengkulu harus dilakukan. Supaya penanganan terhadap kerusakan akses jembatan di D6 ini bisa dilakukan lebih cepat.

"Pihak terkait di kabupaten dan khususnya wakil rakyat dari Dapil BU dan Benteng juga jangan diam saja. Tolong bersuara dan beri penekanan kepada jajaran Pemprov Bengkulu untuk segera melakukan langkah konkret dan cepat dilapangan terhadap jembatan di D6 yang sedang jebol itu," pintanya.

Lebih jauh Helisman, mencemaskan. Apa bila pengalihan jalan, ini terus dilakukan. Maka akan banyak konflik sosial yang timbul dilapangan.

Karena kapasitas jalan yang saat, ini digunakan sebagai jalan alternatif kondisinya juga tidak memungkinkan untuk menampung beban kendaraan yang setiap hari melintas.

"Jalan alternatif yang digunakan sekarang juga tidak sesuai kapasitasnya. Justru jika, ini terus dibiarkan akan timbul gejolak atau konflik sosial baru di tengah masyarakat. Dan gejolak itu saat ini sudah kita temui dilapangan. Mulai dari timbulnya aksi premanisme kepada pengguna jalan sampai terganggunya pelayanan umum di kawasan KTM Lagita," demikian Helisman. *

Sumber: