Kontainer Tol Laut Jokowi Terancam Ngendap di Pulau Baai Bengkulu

Imbas Larangan Pembelian BBM Bersubsidi

BENGKULU RU.ID - Puluhan sopir kendaraan Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) pelabuhan, Rabu (28/9) secara spontanitas menggelar aksi mogok kerja. Tak ayal akibat aksi itu puluhan kontainer atau peti kemas yang berisikan berbagai macam logistik, termasuk kontainer Tol Laut progam Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo di pelabuhan Pulau Baai tidak diangkut.

Aksi mogok kerja yang mendapat pengawalan dari Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan (KPPP) dan PT. Pelindo Regional II Bengkulu, ditandai kendaraan JPT pelabuhan diparkirkan di area pelabuhan oleh para sopir. Pada kendaraan ditempelkan tulisan di atas karton yang isinya meminta agar diberikan kesempatan mengisi BBM bersubsidi jenis Bio Solar.

Sopir JPT dari PT. Cipta Manunggal Logistik (CML), Sugeng, 56 tahun mengatakan, aksi mogok ini bentuk protes atas larangan jika kendaraan JPT pelabuhan tidak bisa lagi mengisi Bio Solar berubsidi di SPBU.

"Kami ini sopir yang berarti orang kecil. Maka dari itu kami berharap pemerintah pusat dan daerah bisa membuat kebijaksanaan terkait larangan itu," ungkap Sugeng.

Menurutnya, Ia dan rekan sopir lainnya tidak bisa mengisi Bio Solar bersubsidi di SPBU sudah dua bulan terakhir. Dampaknya penghasilan menjadi berkurang.

"Padahal jadi sopir inilah satu-satunya sumber pendapatan kami. Kalau mengisi eceran, terkesan kucing-kucingan. Kemudian harga Bio Solar dieceran bisa mencapai Rp 10 ribu per liter," kata Sugeng diamini rekannya, SP. Harahap, 58 tahun.

Dilanjutkannya, kalau dipaksa harus membeli BBM non subsidi seperti Dexliet, tentu operasionalnya membengkak dan tentu sopir tidak balik modal.

"Kami ini diberi uang jalan Rp 175 ribu sekali berangkat. Sementara tarif jasa angkutan sama sekali belum ada kenaikan. Jadi mana cukup uang jalan itu ketika harus membeli BBM non subsidi," ujarnya.

Sementara, Kepala Operasional JPT Pelabuhan PT. CML, Roli Anggara menyampaikan, kendaraan JPT ini digunakan untuk mengangkut kontainer yang berisikan berbagai macam jenis logistik seperti bahan kebutuhan pokok, sabun, minyak goreng, serta juga material berupa semen, keramik dan lainnya. Termasuk juga mengangkut kontainer Tol Laut yang baru bersandar.

"Tapi dengan kondisi seperti ini, bagaimana bisa kami mengangkut kontainer-kontainer tersebut. Sementara kalau kami harus menggunakan BBM non subsidi, otomatis harus menaikan tarif jasa angkut dan permasalahannya costumer tidak setuju. Jadi operasional bisa sangat membengkak, sehingga terpaksa kita pilih tidak jalan dulu," tegas Roli.

Ditambahkan Sekretaris DPW Asosiasi Logistik & Forwarder Indonesia (ALPA) Bengkulu, Edi Haryanto, karena pengangkutan kontainer juga merupakan upaya menyukseskan program Tol Laut Pak Jokowi, harusnya pemda juga harus bersikap terkait larangan pengisian BBM bersubsidi di SPBU tersebut.

"Apalagi kita dengar larangan itu disampaikan oknum tertentu," beber Edi.

Lebih jauh dikatakannya, pada dasarnya untuk kendaraan JPT ini tidak banyak kebutuhan BBM bersubsidinya. Yang tergabung di JPT pelabuhan Pulau Baai sebanyak 8 perusahaan, dengan total armada sekitar 55 unit.

Sumber: