Literasi Kesejahteraan, DPK Kolaborasi dengan Berbagai Pihak

Literasi Kesejahteraan, DPK Kolaborasi dengan Berbagai Pihak

SHM program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial tahun 2022--

BENGKULU RU.ID- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Provinsi Bengkulu berkolaborasi dengan berbagai pihak, terutama berkaitan dengan peran perpustakaan dalam mewujudkan literasi untuk kesejahteraan masyarakat. Demikian disampakan Kepala DPK Provinsi Bengkulu, H. Meri Sasdi, M.Pd diwawancarai disela-sela Stakeholder Meeting (SHM), Kamis (4/8).

"Terwujudnya literasi kesejahteraan untuk masyarakat, merupakan salah satu tolak ukur kesuksesan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, khususnya di daerah kita," ungkap Meri Sasdi saat SHM yang diinisiasi Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI dengan tema program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial tahun 2022.

Apalagi, lanjut Meri Sasdi, program ini merupakan program nasional, yang tentunya selaras dengan harapan Gubernur Bengkulu, Dr. H. Rohidin Mersyah. Bagaimana keberadaan perpustakaan itu memberikan dampak peningkatan terhadap kesejahteraan masyarkat, sebagaimana yang tertuang dalam Pergub No 30 tahun 2019.

"Dimana dalam Pergub tentang transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di Provinsi Bengkulu tersebut mendorong setidak-tidaknya terdapat satu perpustakaan pada satu desa/kelurahan. Makanya dalam SHM ini kita juga berkomitmen untuk kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mendukung literasi untuk kesejahteraan masyarkat," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus Perpusnas RI, Drs. Upriyadi, SS, M.Hum mengatakan, dalam program ini melibatkan seluruh desa/kelurahan se-Indonesia. Nampun penting dipahami, keberadaan perpustakaan di desa/kelurahan itu bukan sekedar menyiapkan ruang publik untuk pusat membaca saja.

"Tetapi bagaimana di perpustakaan itu masyarakat bisa berbagai keterampilan, pengalaman, dan hal-hal positif lainnya demi terwujudkanya litasi untuk kesejahteraan masyarakat yang diawali dengan keberadaan perpustakaan. Mewujudkan literasi kesejahteraan itu tentu butuh kolaborasi, yang disesuaikan dengan potensi dimiliki desa/kelurahan," singkat Upriyadi. (tux/adv)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: