Dibangun Pakai DD 2021, Jaringan Listrik Tanjung Kemenyan Mangkrak

NAPAL PUTIH RU.ID - Ratusan juta anggaran dana desa (DD) TA 2021 yang digunakan Pemerintah Desa Tanjung Kemenyan, Kecamatan Napal Putih untuk membangun jaringan listrik untuk permukiman warga yang ada di wilayah Gembung Tengah dan KM 40 masih sia-sia. Pasalnya, jaringan listrik ini hingga kini masih mangkrak.

Akibatnya, sekitar 150 KK warga yang sudah terlanjur berharap pada jaringan listrik ini, harus gigit jari dan tak kunjung menikmati jaringan listrik yang telah menguras dana desa tersebut. 

Informasi dihimpun RadarUtara.ID, sebelumnya jaringan listrik di dua wilayah Desa Tanjung Kemenyan itu sudah sempat hidup dan dioperasikan. Tapi sayangnya, tidak lama setelah dihidupkan, jaringan listrik di wilayah Gembung Tengah dan KM 40 itu mendadak padam. 

Diduga, hal ini terjadi lantaran sambungan listrik yang mengalir ke jaringan listrik yang dibangun oleh desa itu ilegal. Alhasil, pihak PLN memutus aliran listrik di Desa Tanjung Kemenyan yang dikabarkan tidak mengantongi izin kawasan.

Pasalnya, status dua wilayah yang terlewati oleh jaringan listrik itu diduga masih dalam kawasan HPT dan HGU. 

Bahkan, anggaran DD yang digunakan oleh desa untuk membiayai jaringan listrik masyarakat itu diduga hanya mampu mengcover material jaringan listrik berupa travo dan kabel. Selebihnya, untuk keperluan KWH, diduga masyarakat di wilayah Gembung Tengah dan KM 40, ini harus merogoh kantong pribadinya alias membeli KWH sendiri. 

Di sisi lain, hingga masa jabatan kades definitif periode sebelumnya berakhir pada hari Kamis (28/7) kemarin, kondisi jaringan listrik di desa ini masih tak kunjung berfungsi. 

Dikonfirmasi RadarUtara.ID, Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tanjung Kemenyan, Eri Putra, tak menepis kabar terkait mangkraknya jaringan listrik di desanya yang sempat menguras DD TA 2021 tersebut. 

Dikatakan Eri, sampai saat ini, jaringan listrik di wilayah Gembung Tengah dan KM 40, tersebut masih dalam kondisi tidak berfungsi. 

Padamnya jaringan listrik di wilayah desanya, itu terjadi lantaran saluran listrik yang sempat dialirkan oleh desa ke rumah warga diputus oleh PLN. 

"Sudah diputus sama PLN. Gimana mau hidup?" kata Eri.

Ditambahkannya, sudah ada puluhan KK yang lunas membayar biaya pembelian KWH.

"Untuk di wilayah Gembung yang sudah beli KWH 43 KK sudah lunas, 17 KK belum terpasang dan 26 KK sudah terpasang KWH-nya. Sedangkan untuk di wilayah KM 40 belum ada kepastian, karena baru bayar DP saja. Mulai dari Rp 50 ribu sampai Rp 1 jutaan," bebernya.

Lebih jauh, Eri turut menyayangkan kondisi jaringan listrik yang sudah didanai lewat DD ini namun belum bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Eri meminta, program jaringan listrik yang tengah bermasalah di desanya, ini dapat dituntaskan oleh kades periode sebelumnya. 

Sumber: