Bansos Rp 300 Rb, Hoaks

ARGA MAKMUR RU.ID - Pesan antar gawai hingga laman maya, kemarin membuat heboh di masyarakat. Maklum, pesan blast itu, memuat kabar akan adanya bantuan sosial dari pemerintah sebesar Rp 300 ribu yang dibayarkan ke rekening penerimanya. 

Plt Kepala Dinsos Bengkulu Utara (BU), Agus Sudrajat, SKM, MM, waktu ditanyai soal kabar yang  mencomot identitas Kementerian Sosial (Kemensos) itu, dipastikannya hoaks. Dia meminta, masyarakat tidak mengamini, menyebarluaskan atau mengikuti alur yang seolah-olah mekanisme program bansos itu. 

"Kami sudah mendapati informasi ini. Kita sampaikan juga ke pusat. Intinya, kabar itu tidak benar. Informasi itu, hoaks," tegas Agus Sudrajat, sembari mengirim tangkapan layar digital, kabar palsu itu, kemarin. 

Dia menyampaikan, selaku penyelenggara di sektor hilir program, pastinya setiap program resmi pusat disampaikan secara resmi ke daerah. Khususnya untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan bansos lainnya, periodisasi penyalurannya terus dikonfirmasi resmi berjenjang. 

"Karena pada program, ada pemilik program yakni lewat Kementerian. Ada penyelenggara teknis program. Ada pula sasaran program. Karena itu, pasti akan dikonsolidasikan pusat ke stakeholder terkait," kata dia, menjelas. 

Selain itu juga, terus dia lagi, bansos akan mengacu pada basis data tunggal yakni Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pangkalan data ini, kata dia didesain menjadi rujukan induk program-program pemerintah melalui lintas Kementerian. Karenanya, data ini terus diupdate. Prosesnya pun di daerah saat ini, sudah dilakukan secara berjenjang, mulai dari desa. 

"Karena itu, keberadaan operator DTKS di desa menjadi sangat prinsip dan sudah terbukti. Teruji, ketika menindaklanjuti konfirmasi pusat, tentang kuota JKN. Verifikasi dan Konsolidasi yang dilakukan daerah kita ini, ralatif lebih cepat. Bahkan, beberapa kabupaten di dalam Provinsi Bengkulu, belajar ke Bengkulu Utara," ujarnya. 

Ditelusuri RU, periode April lalu, DTKS Kabupaten Bengkulu Utara tercatat berjumlah 192.036 jiwa atau 65.281 KK. Pusat meminta sebanyak 12.754 data dilakukan perbaikan. (bep)

 

Sumber: