Pendidikan Gratis Disebut Program yang Dipaksakan

Zainal: Konsepnya Tidak Jelas BENGKULU RU.ID - Pendidikan gratis tingkat SMA/SMK/SLBN di Provinsi Bengkulu, disebut program yang dipaksakan, dan penyebabnya diduga lantaran termasuk janji kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur saat ini. Demikian disampaikan Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, H. Zainal, S.Sos, M.Si. Menurutnya, sampai dengan saat ini, praktik pungutan pada sejumlah sekolah masih terjadi. \"Selain janji kampanye, program pendidikan gratis ini juga terkesan dipaksakan karena hanya mengandalkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang pelaksanaannya harus seoptimal mungkin. Kita yakini dana BOS itu bisa digunakan dengan optimal, tetapi tidak bisa menanggulangi seluruh kebutuhan sekolah,\" ungkap Zainal, Rabu (23/3). Okelah, lanjut Zainal, sekolah sekedar rutinitas saja, mungkin bisa terakomodir dengan optimalisasi penggunaan dana BOS. Tapi ketika sekolah dituntut berprestasi, rasanya sulit tercapai. \"Makanya terkait program pendidikan gratis ini, saya mengusulkan pada pimpinan Komisi IV agar kembali rapat dengan Dinas Dikbud, Bappeda, termasuk TAPD,\" tegas Zainal. Zainal membeberkan, masih terjadinya praktik pungutan di sekolah yang berkedok Iuran Pembinaan Pendidikan (IPP), disampaikan masyarakat secara langsung padanya. \"Sementara masyarakat berasumsi dengan keberadaan Surat Edaran (SE) Gubernur, seharusnya sekolah itu gratis. Kitapun sebenarnya juga tidak setuju masih adanya praktik pungutan di sekolah,\" katanya. Makanya, sambung Zainal, pihaknya menyarankan pada sekolah, selagi SE Gubernur itu belum dicabut sebaiknya jangan dulu melakukan praktik pungutan. \"Seiring dengan itu kita minta kepada Gubernur untuk meninjau ulang SE tersebut. Karena ini bisa menjadi bom waktu bagi dunia pendidikan di Provinsi Bengkulu, terutama tingkat SMA/SMK dan SLBN,\" ujarnya. Lebih jauh dikatakannya, kemudian terkait program pendidikan gratis ini, pihaknya mendorong agar Pemprov memiliki konsep yang jelas karena sekarang ini terkesan ngambang. \"Wajar karena itu tadi, konsepnya tidak jelas. Harusnya sejak awal ada konsep, misal seperti di Sumatera Selatan (Sumsel) dengan konsep subsidi silang,\" demikian Zainal. (tux)

Sumber: