Jangan Timbun Sembako, Pemerintah Harus Bijak

ARGA MAKMUR RU.ID - Harga sembako yang terus merangkak, termasuk minyak. Dilanjutkan pula dengan komoditinya yang sulit didapat, dikhawatirkan masyarakat, imbas praktik penimbunan seperti yang sudah terbongkar di beberapa daerah. Kapolres Bengkulu Utara (BU) AKBP Andy Pramudya Wardhana, SIK, MM menegaskan, polisi akan mengambil langkah tegas terkait keberadaan spekulan sembako. \"Jangan coba-coba menimbun sembako,\" warning kerasnya, kemarin. Kapolres juga meminta jajarannya untuk memaksimalkan pengawasan, dalam alur distribusi komoditas sembako. Keseriusan ini, kata Andy, untuk mendukung upaya pemerintah yang terus melakukan program stabilisasi ekonomi di tengah pandemi Covid-19. \"Jika temukan praktik penimbunan, proses dengan tegas, sesuai aturan yang berlaku,\" tandasnya.

• Pemerintah Harus Bijak

SEMENTARA itu, kelangkaan minyak goreng (Migor) yang terjadi secara nasional, termasuk di Provinsi Bengkulu haruslah disikapi secara bijak oleh pemerintah terutama ditingkat pusat. Pasalnya kondisi ini sampai terjadi disinyalir karena produsen minyak goreng menurunkan jumlah produksinya, yang merupakan akibat dari kenaikan harga bahan baku. Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Srie Rezeki, SH, MH mengatakan, sebagaimana diketahui bersama, salah satu bahan baku untuk membuat minyak goreng itu yakni Crude Palm Oil (CPO) atau minyak kelapa sawit. Saat ini harga minyak kelapa sawit mengalami kenaikan harga, yang dibuktikan dengan cukup tingginya harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit ditingkat petani. \"Ketika bahan baku untuk membuat minyak goreng ini naik, dari sisi hukum ekonomi harusnya harga jual minyak goreng ini juga naik. Tapikan faktanya pemerintah malah menekankan minyak goreng ditingkatan masyarakat tetap dijual dengan harga standar. Akhirnya, produsen minyak goreng memilih menurunkan produksi, ketimbang mengalami kerugian,\" ungkap Srie, Rabu (9/3). Menurutnya, berdasarkan kondisi inilah pihaknya menyarankan agar pemerintah dapat bersikap bijak, dan juga dikaji dari sisi hukum ekonomi. \"Karena tidak bisa juga dipaksakan produsen harus tetap memroduksi minyak goreng di tengah kenaikan harga bahan baku, sementara harga jual minyak goreng itu tetap standar. Bisa rugi besar perusahaan,\" kata Srie. Disamping itu, lanjut Srie, tidak ada salahnya pemerintah mengajak produsen minyak goreng itu duduk bersama, karena bagaimanapun juga kelangkaan ini harus disikapi. \"Kasihan masyarakat kita. Kemudian masyarakat juga harus siap ketika harga minyak goreng ini naik, karena itu tadi harga bahan baku mengalami kenaikan,\" sampainya. Lebih jauh dikatakannya, tapi yang jelas jalan satu-satunya untuk menyikapi kelangkah minyak goreng ini, pemerintah ditingkat pusat harus berunding dengan produsen minyak goreng. \"Panggil pengusaha minyak goreng itu, apa kendala hingga mereka menurunkan produksinya hingga kelangkaan terjadi. Dari sana nantinya pasti ada solusi,\" singkat Srie. (bep/tux)

Sumber: