Dukungan Program BLT Harus Realistis

PINANG RAYA RU.ID - Tenaga Pendamping Desa Kecamatan Pinang Raya, Edwar Manurung, SP memastikan, 10 desa di wilayah kerjanya sudah melaksanakan penetapan dan melaporkan data KPM BLT-DD-nya kepada sistem Omspam. Dari data yang dimiliki pria yang akrab disapa, jumlah KPM yang harus ditanggung setiap desa berada diangka 90 hingga 100 lebih KPM. Jika dipresentasikan, menurut Edu, jumlah KPM yang telah ditetapkan oleh masing-masing desa hampir menyerap anggaran DD sebesar 40 persen sesuai batas minimal yang telah diproyeksikan oleh pemerintah pusat. Namun sayangnya kata Edu, dari 10 desa yang sudah melakukan penetapan dan melaporkan data KPM BLT-DD, belum ada satu pun, desa yang menerima dana transfer dan melakukan penyaluran program BLT-DD-nya. \"Ini disebabkan desa belum membuat Perdes APBDes 2022,\" terang Edu. Diungkapkan Edu, dalam pelaksanaan program BLT-DD, ini pemerintah pusat memberi kebijakan kepada setiap desa untuk mengalokasikan DD-nya dalam mendukung program BLT-DD minimal 40 persen hingga 60 persen. Atas kebijakan, itu maka menurut Edu, tidak menjadi soal bila ada desa yang ingin mengalokasikan DD-nya untuk program BLT hingga diangka 40 persen lebih hingga 60 persen. Namun Edu menilai, pengalokasian anggaran yang dipaksakan hingga menguras DD hingga diangka 40 persen lebih sampai 60 persen, itu secara tidak langsung juga akan memberi dampak tersendiri bagi desa. Menurut Edu, bila beban BLT-DD disejumlah desa mampu menembus angka 40 persen lebih. Maka harus ada porsi anggaran DD lainnya yang harus terganggu. \"Tidak apa-apa kalau misal beban BLT-DD lebih dari 40 persen bahkan tembus diangka 60 persen. Tapi desa harus siap dengan koswekensi yang harus ditanggung, otomatis porsi anggaran 32 persen yang dimiliki desa akan ikut terganggu,\" ujarnya. Lebih jauh Edu berharap, kebijakan setiap desa dalam mendukung program BLT-DD dapat diimbangi dengan realita masyarakatnya dan sesuai kriteria yang sudah ditentukan. Karena selain harus melaksanakan program BLT-DD. Setiap desa juga memiliki beban program pemberdayaan yang harus dipenuhi. \"Seperti honor imam, guru PAUD dan lain sebagainya itu harus tetap dipenuhi oleh desa. Kalau porsi DD yang tersedia sudah habis terkuras untuk program BLT-DD semua. Maka dari mana lagi desa harus memenuhi program pemberdayaannya? Otomatis akan mengurangi porsi anggaran 32 persen DD yang diperuntukan program pemberdayaan. Sehingga dalam konteks, ini kami hanya berharap. Pelaksanaan BLT-DD di setiap desa juga bisa dilaksanakan secara realistis,\" pinta Edu.(sig)  

Sumber: