Soal Infrastruktur di Enggano, Pemprov Dinilai Harus Proaktif

Tantawi: Kita Pastikan Tak Berhenti Berjuang

---

BENGKULU RU.ID - Pemerintah Daerah (Pemda) baik tingkat provinsi ataupun kabupaten dinilai harus proaktif dalam memerhatikan kondisi masyarakat di Pulau Enggano Kabupaten Bengkulu Utara. Seperti halnya infrastruktur, seperti jalan poros yang menjadi urat nadi perekonomian masyarakat di salah satu pulau terdepan di Indonesia dan kondisinya sangat memprihatinkan. Anggota Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu, Tantawi Dali, S.Sos, MM mengatakan, pembangunan jalan poros di Enggano itu memang pernah dilakukan. Pada waktu periode pertama dirinya mejabat sebagai anggota DPRD Provinsi pada tahun 2015 lalu, pernah dilakukan peningkatan jalan poros itu menjadi lapisan penetrasi (Lapen) dari bandara Enggano ke pelabuhan Malakoni. \"Karena struktur tanah disana terdapat rawa dan gambut, tahun 2017 dialokasikan lagi dari APBD provinsi bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sekitar Rp 42 miliar untuk pembangunan jalan hotmix. Namun tahun 2018 anggaran yang sudah dialokasikan dan juga bersumber dari DAK tidak bisa terealisasi, karena pelaksanaan pada tahun 2017 sempat berperkara,\" ungkapnya. Sehingga, lanjut Tantawi, anggaran yang sudah dialokasikan pada tahun 2018 tersebut, kembali ditarik pemerintah pusat. Setelah itu negara ini dihantam Covid-19. \"Membangun infrastruktur di Enggano itu berbeda nominal anggarannya ketika membangun di daratan Provinsi Bengkulu. Kalau di sini misalkan cukup Rp 1 miliar, maka di sana minimal alokasinya Rp 1,5 miliar,\" ujarnya. Meskipun demikian, sambung Tantawi, karena kondisi jalan poros itu membutuhkan penanganan segera, pihaknya menilai Pemprov melalui Dinas PUPR provinsi harus proaktif. \"Tidak ada salahnya Dinas PUPR bersama pihak terkait lainnya cek langsung ke lapangan kondisi jalan poros di Enggano. Tidak bisa membangun Enggano itu dengan hanya duduk di belakang meja,\" sindirnya.

---

---

Disisi lain, Tantawi menyampaikan, kalau pemerintahan dan masyarakat di kecamatan Enggano itu binggung harus bagaimana lagi melakukan swadaya memperbaiki jalan poros, sebaiknya langsung menghadap Gubernur Bengkulu dan jajaran, serta Bupati Bengkulu Utara dan jajaran. \"Kita pastikan selaku anggota DPRD Provinsi dari Dapil Bengkulu Utara dan Bengkulu Tengah siap memfasilitasi,\" tegas Ketua Fraksi NasDem DPRD provinsi ini. Yang jelas, tambah Tantawi, pihaknya juga memastikan tidak bakal berhenti memperjuangkan pembangunan untuk kepentingan masyarakat Enggano. Bahkan perjuangan tersebut masih terus dilakukan. \"Dengan harapan masyarakat Enggano meningkat kesejahteraannya dan tidak merasa dianaktirikan, terutama dari sisi pembangunan,\" beber Tantawi, Rabu (16/2). Tak jauh berbeda juga disampaikan Anggota Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu lainnya, H. Darmawansyah, MT. Menurutnya, saat ini pembangunan di Pulau Enggano sudah masuk program strategis nasional dan diperhatikan secara khusus. Sehingga pembangunan yang bakal dilakukan dari berbagai sektor, dalam artian tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur jalan saja. \"Karena sudah masuk program strategis nasional, harusnya Pemda baik tingkat provinsi dan kabupaten Bengkulu Utara harus lebih proaktif mempertanyakannya kepada pemerintah pusat. Agar program untuk pembangunan Enggano itu bisa direalisasikan secepatnya. Kalau hanya menunggu, kapan program yang sudah dicanangkan pemerintah pusat untuk Enggano bisa terealisasi,\" singkatnya. (tux/prw)

Sumber: