Kewenangan Pengawasan Laut Ditarik Provinsi

MUKOMUKO RU.ID – Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko memastikan, tidak ada kegiatan pengawasan, penertiban hingga penindakan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di perairan laut khususnya di wilayah perairan laut Mukomuko. “Mulai awal tahun ini, kabupaten tidak ada lagi kewenangan dalam pengawasan di perairan laut,” tegas Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko, Junaidi, SP. Menurutnya, kewenangan yang selama ini di dinasnya, seluruhnya menjadi kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Bengkulu. Seperti melaukan patroli, operasi ilegal fishing dan lainnya hingga penertiban jikalau masih ada nelayan yang menggunakan alat tangkap yang dilarang pemerintah. Jika terjadi sesuatu atau hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di perairan laut Mukomuko, pihaknya hanya sebatas melaporkan dan berkoordinasi dengan DKP Provinsi Bengkulu. ”Koordinasi tetap kita lakukan. Termasuk jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di perairan, kami akan segera sampaikan ke provinsi,” katanya. Meski kewenangan terbatas, untuk pembinaan bagi masyarakat nelayan kecil tetap dilakukan OPDnya seperti untuk meningkatkan hasil tangkapan, pemberian bantuan alat tangkap dan sarana prasarana lainnya yang disesuaikan dengan ketersediaan anggaran. Serta pemkab Mukomuko tetap mensosialisasikan kepada masyarakat nelayan agar tidak menggunakan alat tangkap yang di larang pemerintah. ”Kita imbau gunakan alat tangkap yang ramah lingkungan dan diakui oleh pemerintah,” pesannya. (rel)

Sumber: