Peluang Politisasi Program Desa Pilkades

ARGA MAKMUR RU - Pagebluk Covid-19 turut menguntungkan kontestan Pilkades. Apalagi, mereka yang bercokol kembali sebagai calon petahana. Banyaknya ragam bantuan pemerintah alih-alih menjaga stabilisasi dan daya beli di masyarakat. Skenario penggunaan dana desa pun, relatif menguntungkan petahana. Bagaimana tidak? total 68 persen ploting dana desa tahun ini, harus dirasakan langsung oleh masyarakat. Mulai dari BLT DD sebesar 40 persen, program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20 persen. Ditambah lagi dana Covid-19 desa diambil sebesar 8 persen dari dana desa. Tinggal 32 persen yang bisa digunakan untuk program desa sendiri. Masih bisa juga untuk pemberdayaan. Kepala DPMD Bengkulu Utara (BU), Ir Budi Sampurno mengatakan, pelaksanaan pengawasan tahapan akan dilaksanakan oleh Camat. Sedangkan pelaksanaan penyelenggaran Pilkades, akan dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) dengan merujuk pada tahapan yang nantinya dibuat oleh daerah dalam bentuk peraturan bupati. \"Secara umum, syarat pancalonan tidak mengalami perubahan. Begitu pun dengan mekanisme penjaringan dan penyaringannya dalam tahapan yang harus dirujuk oleh PPKD,\" kata Budi Sampurno, kemarin. Khusus untuk masa kampanye, diperkirakan tahapannya akan berjalan pada 4 hingga 6 Juli. Dilanjut lagi dengan masa tenang mulai 7 hingga 11 Juli dan berjeda sehari, dilanjutkan dengan hari pemilihan pada 13 Juli 2022. \"Cuma itu, masih dalam draf,\" terangnya. Dia juga mengatakan, sesuai dengan peraturan pemerintah, dilarang keras penggunaan sarana dan prasarana pemerintah, termasuk dana desa dan alokasi dana desa, untuk mendukung salah satu calon dalam kontestasi Pilkades nanti. \"Program yang bisa dibuktikan menguntungkan salah satu calon, maka masuk kategori pelanggaran,\" pungkasnya. (bep)

Sumber: