Bengkulu Masih Bergantung ke Pusat, Program Pembangunan Terbatas

Gubernur Bengkulu saat menyampaikan nota penjelasan Raperda tentang RAPBD TA 2020 kemarin

---

BENGKULU RU.ID - Sumber penerimaan Provinsi Bengkulu terbesar masih bergantung pada dana transfer pemerintah pusat, sehingga mengakibatkan ruang fiskal untuk menunjang pelaksanaan berbagai program pembangunan sangat terbatas. Ini disampaikan Gubernur Bengkulu, Dr. H. Rohidin Mersyah dalam paripurna DPRD Provinsi dengan agenda nota penjelasan Raperda tentang RPABD Tahun Anggaran (TA) 2022, Senin (1/11). \"Pada RAPBD Provinsi Bengkulu TA 2022 penerimaan daerah diproyeksikan sebesar Rp 2,76 triliun dengan rinciannya PAD diproyeksikan RP 966,61 miliar. Kemudian pendapatan transfer pusat 1,79 triliun, yang terdiri dari dana bagi hasil Rp 62,50 miliar, DAU Rp 1,21 triliun, DAK Fisik Rp 217,43 miliar, DAK non fisik Rp 291,20 miliar, dan DID Rp 7,42 miliar,\" ungkap Rohidin. Selanjutnya, sambung Rohidin, lain-lain pendapatan daerah yang sah berupa pendapatan hibah sebesa Rp 1,11 triliun. Sedangkan untuk belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp 2,83 triliun. \"Lalu pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan Rp 81,53 miliar, dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 2,83 miliar,\" terang Rohidin. Dibagian lain usai paripurna, Rohidin menyampaikan harapannya agar DPRD Provnsi Bengkulu dapat merampungkan pembahasan RAPBD hingga dapat disahkan tanggal 30 November 2021. \"Karena kalau lewat tanggal tersebut, maka bakal diberikan finalty dari pemerintah pusat. Tahun depanpun kita alokasikan program unggulan,\" katanya. Sementara itu, Waka II DPRD Provinsi Bengkulu, H. Suharto, SE, MA menyampaikan, mau tidak mau turunnya proyeksi anggaran pada tahun depan harus bisa dimaklumi. \"Namun dengan kondisi itu jangan sampai membuat kita menjadi lemah. Sebaliknya kita harus tetap semangat dalam membangun Provinsi Bengkulu ini,\" tegas Politisi Partai Gerindra ini. Lebih jauh dikatakannya, dengan anggaran yang tersedia nanti maka manfaatkanlah untuk membangun Provinsi Bengkulu yang benar-benar menyentuh masyarakat. \"Jadi utamakan yang termasuk skala prioritas, jangan membangun yang tidak tepat sasaran. Makanya sejak awal kitapun mengingatkan agar pelaksanaan APBD harus tetap sasaran dan juga terukur,\" singkatnya. (tux)

Sumber: