Masalah Infrastruktur Masih Dominasi Usulan Reses

Paripurna laporan kegiatan reses kemarin

---

BENGKULU RU.ID - Usulan masyarakat dalam reses masa sidang ke-III tahun sidang 2021 yang dimulai tanggal 05 hingga 09 Oktober masih didominasi persoalan infrastruktur, dan tentunya yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Bengkulu. Ini terungkap dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Bengkulu dengan agenda penyampaian laporan kegiatan reses, Senin (18/10). Juru Bicara (Jubir) Laporan Pelaksanaan Reses, Ir. Risman Sipayung menyampaikan, untuk pembangunan infrastruktur masih mendominasi usulan dari masyarakat. Seperti pembangunan jalan, perbaikan jalan dan jembatan, pelapis tebing, saluran irigasi, pembangunan beronjong, drainase, pintu air, penahan ombak, dan beberapa infrastruktur lainnya. \"Selain itu banyak juga masyarakat meminta pembangunan jalan sentra produksi untuk mengangkut hasil pertanian dan perkebunan, pemasangan lampu penerangan jalan dan tiang listrik. Sedangkan untuk sektor pertanian ada permintaan pengadaan bantuan pupuk dan racun hama. Termasuk juga bantuan bibit pertanian seperti bibit sawit, karet, dan buah-buahan,\" ungkap Risman. Selanjutnya, sambung Risman, masyarakat juga meminta bantuan bedah rumah untuk Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi masyarakat kurang mampu . Selain di bidang sosial, ada juga permintaan di bidang kesehatan diantaranya permintaan penambahan tenaga kesehatan, Fogging, Ambulance dan juga bantuan tenaga untuk penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). \"Hampir sama, dibidang pendidikan semua Kabupaten/Kota rata-rata mengharapkan adanya pembangunan gedung sekolah, pengadaan laboratorium, pengadaan kursi dan meja sekolah serta insentif bagi para guru honorer. Kita berharap aspirasi masyarakat ini nantinya dapat ditindaklanjuti Pemprov, sehingga reses tidak terkesan sekedar kegiatan seremonial saja,\" harapnya. Sementara itu, Asisten III Setda Provinsi, H. Gotri Suyanto mengatakan, pihaknya menerima dengan baik apa yang sudah disampaikan dalam laporan reses. \"Nantinya kita koordinasi dengan OPD yang memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti usulan-usulan masyarakat. Namun tetap kita lihat skala prioritasnya,\" singkat Gotri. (tux)

Sumber: