Realisasi DD Tahap I Belum Selesai, BPD Muara Santan Tak Mau Teken

NAPAL PUTIH RU.ID - Kades Muara Santan Kecamatan Napal Putih, Darwinto membeberkan, lambatnya capaian serapan Dana Desa (DD) TA 2021 di desanya, bukan karena disengaja atau kehendak desa. Darwin menilai, lambatnya serapan anggaran itu disebabkan sikap BPD yang tidak mau menandatangani (Teken,red) hasil kegiatan yang telah dilaksanakan desa. \"BPD tidak mau tandatangan kalau kegiatannya belum selesai,\" terang Kades. Darwin membenarkan, kegiatan pembangunan berupa pengerasan jalan yang dilaksanakan oleh desa pada tahap satu, belum selesai 100 persen. Itu terjadi, kata Darwin, karena anggaran yang dicairkan oleh desa pada tahap I, dibagi untuk membelikan material kegiatan pembangunan yang semestinya, dilaksanakan pada pencairan DD tahap dua. \"Anggaran tahap satu ada yang dialokasikan untuk mengcaver kegiatan DD tahap dua yakni material untuk rabat beton Kadun III. Ini kami lakukan karena kami khawatir, saat pencairan tahap dua bertepatan dengan musim hujan. Sehingga kami ambil inisiatif, sebagian anggaran tahap pertama digunakan untuk memasukkan material tahap kedua. BPD dan orang kecamatan, minta kegiatan (tahap pertama) harus selesai, baru mengusulkan tahap kedua,\" jelasnya. Darwin menegaskan, seluruh item kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh desa, pada prinsipnya akan di MDST-kan diakhir tahun. Bukan berarti, menurut Darwin, kegiatan tahap satu, mutlak harus selesai 100 persen. Darwin tak menepis, pihaknya telah menjelaskan kendala-kendala yang menyebabkan lambatnya proses serapan anggaran didesanya ke pihak pemerintah kecamatan yang turun ke desa. \"Datang ke desa tidak memberi solusi tapi ngikut pendapat BPD,\" timpalnya. Darwin menilai, keterlambatan serapan anggaran dan kegiatan yang terjadi didesanya merupakan hal lumrah. Dirincikan Darwin, beberapa item kegiatan yang harus dilaksanakan oleh desa tahun ini, ada pengerasan badan jalan, rabat beton dan Polindes. Seperti pembangunan gedung Polindes itu, lanjut dia, bila hanya diberi deadline sampai tiga bulan maka Darwin memastikan, kegiatan yang dimaksud tidak akan mampu diselesaikan. Selebihnya, untuk kegiatan tahap kedua, kata Darwin, bila dapat dicairkan pada bulan Oktober dan diberi tempo yang sama yakni selama tiga bulan. Darwinpun menilai, kegiatan tersebut tidak akan selesai, jika situasinya seperti yang diharapkan oleh BPD dengan Kasi PMD. \"Biasanya-kan bisa serentak jalan, yang penting akhir tahun kegiatan selesai. Tapi sekarang tampaknya agak lain, seperti ada unsur-unsur politik,\" imbuhnya. Saat ini, kata Darwin, mau dicairkan atau tidak, pihaknya akan berusaha menuntaskan pekerjaan sesuai kemampuan yang ada. Bila pihak terkait tetap mendesak agar seluruh kegiatan dapat diselesaikan sesuai target maka kemungkinan, Darwin akan melakukan proses perubahan atau revisi pada item kegiatan yang bisa dilaksanakan dalam tempo yang lebih cepat. \"Seperti buat gedung Polindes itu. Saya rasa, kalau dalam waktu singkat, tidak akan selesai. Karena kondisi tanahnya miring dan harus dicangkul. Iya kalau cuaca sedang baik. Kalau cuaca buruk, gimana kita mau kerja. Jadi kalau kegiatan tahap satu selesai dalam tempo seminggu, kalaupun, orang itu (BPD) mau tandatangan. Kita tidak mau lagi mengerjakan kegiatan yang diusulkan tahap kemarin karena tidak bakal selesai. Paling, kita revisi kegiatan yang bisa diselesaikan dalam tempo singkat,\" tandasnya. Lebih jauh Darwin memastikan, kalaupun terjadi revisi jenis kegiatan yang akan dilaksanakan, tidak akan jauh berbeda dengan kegiatan sebelumnya. Dimana material yang digunakan, tetap sama seperti material yang sudah direalisasikan melalui anggaran tahap kesatu. \"Misal bangun rabat beton. Paling volume awal 500 meter, kita kerjakan sekitar 300 meter dan sisanya dialokasikan ke kegiatan lain yang sama-sama dibutuhkan masyarakat. Bisa untuk merehab lantai jembatan gantung atau lainnya. Gimana lagi, mereka (BPD) tidak mau tandatangan kalau tidak selesai kegiatan pertama. Karena apapun alasan, ngak jadi pedoman bagi mereka. Ya mau tidak mau,\" demikian Kades. Terpisah, Ketua BPD Muara Santan, Mulyadi, saat dibincangi via sambungan telpon selulernya, Selasa sore kemarin. Tak menyangkal, jika dirinya enggan dan menolak menandatangani berkas pengerjaan realisasi serapan DD tahap I sebagai syarat pengajuan pencairan DD tahap II. \"Maaf mas, ini perlu diluruskan dan ditegaskan. Kami BPD tidak pernah menghambat pembangunan di desa, prinsipnya kami merupakan wakil masyarakat yang berperan menjadi mitra desa dalam fungsi pengawasan pembangunan,\" ujarnya. Lebih jauh dijelaskan, pihaknya belum menandatangani berita acara realisasi pembangunan tahap I karena menilai, fisik yang diwujudkan di lapangan, tidak sesuai dengan ketentuan yang telah direncanakan. Target realisasi pengerasan badan jalan sepanjang 600 meter pada serapan DD tahap I yang menjadi item persoalan ini, kata dia, baru terealisasi di lapangan, tak lebih dari 200 meter. \"Tahun ini, ada tiga item fisik berupa pengerasan badan jalan 600 meter, kemudian ada rabat beton dan gedung Polindes. Memang, di lapangan ada terlihat tumpukan material,\" ujarnya. Artikel ini telah ditayangkan melalui SKH Radar Utara. (sig)

Sumber: