Belanja Pegawai di Bengkulu Utara Bakal Sedot Anggaran Sebesar Rp 543 Miliar

ARGA MAKMUR RU.ID- Gaji pegawai menempati slot anggaran tertinggi pada pos Belanja Tidak Langsung (BTL) setiap tahunnya. Jika menyitir Kesepakatan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2022 nanti, diproyeksikan belanja pegawai yang meliputi ASN, PPPK sampai dengan Guru Bantu Daerah (GBD) yang jumlahnya mencapai di atas 1.300-an orang itu, bertengger di angka Rp 543 miliar. Menyadur laporan radar utara.id, edisi Kamis, 16 September 2021, belanja pegawai agaknya memberikan kelonggaran nafas untuk pos BTL. Sampai dengan akhir tahun ini, 31 orang ASN harus pensiun, karena meninggal dunia. Di lingkungan struktural terdapat 91 ASN dan 81 guru serta 5 orang tenaga kesehatan, bakal pensiun. Praktis, pengurangan beban anggaran itu terjadi. Karena 207 ASN pensiun dengan Terhitung Mulai Tanggal atau TMT Januari hingga Desember 2021 ini. \"Cuma saat ini kita masih menunggu intrumen resmi soal anggaran Transfer Keuangan dan Dana Desa (TKDD) 2022. Cuma untuk belanja pegawai, tidak akan jauh berubah,\" kata Waka I DPRD BU, Juhaili, S.Ip, belum lama ini. Realisasi belanja daerah berdasarkan LKPJ Tahun Anggaran 2020 yang disampaikan 2021 nilainya sebesar Rp 1,028 triliun, terpacai Rp 965,6 miliar. Realisasi belanja langsung tingkat serapan 93,74 persen yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal. Turut dilaporkan Bupati, Belanja Langsung dengan bobot Rp 68,9 miliar yang diserap Rp 65,9 miliar yang terbagi dalam Belanja Hibah, Bansos dan Belanja Tidak Terduga (BTT) itu. Terpisah, Kepala BKAD BU, H. Fitriansyah, S.STP, MM, memproyeksikan TKDD bakal dirilis di akhir bulan ini atau awal bulan depan. Bukan rujukan pasti, kata dia. Tapi pada lazimnya penyampaian paramater keuangan di daerah, sekaligus akan berpengaruh kuat terhadap postur R-APBD 2022 mendatang. \"Saat ini kita masih menunggu. Tidak bisa intip-intip juga. Karena menunggu final UU APBN 2022. Baru dibreakdown ke kementerian/lembaga. Dan daerah rujukannya TKDD,\" ujarnya soal rilis yang akan diterbit Dirjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan itu. Soal slot gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Fitri menjelaskan, jika merujuk pada laju pembahasan dan regulasi-regulasi pusat, keuangannya sudah masuk dalam skenario APBN yang kini masih di gelanggang pembahasan antara pemerintah dan DPR itu. \"Cuma untuk pastinya kita juga tidak tahu ya. Selain tahapan seleksinya juga saat belum rampung. Cuma PPPK ini sudah masuk skenario APBN tahun depan,\" pungkasnya. Artikel ini telah ditayangkan oleh SKH Radar Utara. (bep)

Sumber: