Antisipasi Aliran Sesat Perlu Ditopang Anggaran

ARGA MAKMUR RU.ID - Mitigasi keberadaan sel-sel atau potensi kemunculan aliran sesat di daerah yang mengancam keberagaman, beberapa hari lalu dibahas tim Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat (PAKEM) Bengkulu Utara (BU). Cakupan wilayah yang luas, ditambah lagi dengan karakteristik dari sisi primordial hingga demografi, menjadi salah satu hal yang menjadi pembahasan serius, komposan Pakem di daerah. Keterbatasan anggaran, menjadi salah satu persoalan prinsip untuk kerja-kerja antisipasi dan lacak dini. Tim Pakem daerah yang juga Kepala Kejaksaan Negeri BU, Elwin Agustian Khahar, SH, MH melalui Kasi Intel, Denny Agustian, SH, MH, menegaskan, sejauh ini upaya pengawasan dan lacak dini kemunculan sel-sel aliran kepercayaan yang dilarang, terus dilakukan secara maksimal dengan kondisi anggaran yang ada. Karena itu, kerja-kerjanya pun dimenej sedemikian adaptif bersama dengan elemen yang tergabung dalam tim Pekem meliputi Kejaksaan, TNI, Polri, Kesbangpol, Majelis Ulama Indonesia, Dinas Pendidikan (Dispendik), Badan Intelijen Daerah (Binda) dan Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI. \"Karenanya, dengan anggaran yang ada beberapa hari lalu, kami memusatkan kegiatan yang melibatkan seluruh kepala desa di wilayah Kecamatan Kota Arga Makmur saja,\" terangnya, kemarin. Namun dia tak menampik, perlunya dukungan fiskal yang lebih mumpuni dari daerah dalam kerja-kerja mitigasi kemunculan atau mendeteksi keberadaan aliran-aliran yang dilarang di Indonesia. Soal hasil mitigasi itu, Denny menjelas sejauh ini belum terdeteksi keberadaan. Hanya saja, lanjut dia, dari hasil rapat koordinasi yang sudah digelar, didapati adanya potensi masuknya organisasi terlarang, setidaknya-tidaknya partisan seperti Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI. Hanya saja, sebagai organisasi yang sudah dilarang, tindaklanjutnya menjadi kewenangan lembaga terkait. \"Tentunya kerja-kerja di sektor antisipatif ini sangat penting dilakukan sinergi. Dan tak kalah penting adalah dukungan anggaran, sehingga luasan program bisa kian melebar atau setidak-tidaknya representatif dengan luas wilayah administratif daerah,\" pungkasnya. Artikel ini telah ditayangkan melalui SKH Radar Utara (11/9/21). (bep)

Sumber: