Intruksi Presiden, Pemkot Diminta Turunkan Mobilitas Masyarakat

BENGKULU RU.ID - Pemerintah Kota Bengkulu diminta mengambil langkah dalam menurunkan mobilitas masyarakat hingga minimal 30 persen selama masa Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Ini disampaikan Gubernur Bengkulu, Dr. H. Rohidin Mersyah. Menurutnya, langkah yang dimaksud dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo. \"Berdasarkan evaluasi mobilitas di 45 kabupaten/kota PPKM level 4 di luar Jawa dan Bali, Kota Bengkulu termasuk sebagai kota dengan penurunan mobilitas masyarakat yang masih rendah, yakni kurang dari 10 persen. Sementara tren kasus Covid-19 masih mengalami kenaikan. Disamping itu kabupaten/kota juga diminta mengadakan swab antigen,\" ungkap Rohidin. Selain itu, lanjut Rohidin, juga membangun satu lab PCR masing-masing yang bertujuan untuk mempercepat tes dan tracing, dalam rangka memutus mata rantai penularan kasus. \"Tes dan tracing ini hanya bisa dilakukan kalau kita punya fasilitas swab antigen dan lab PCR. Maka sudah diputuskan kita minta kabupaten/kota juga mengadakan swab antigen dan membangun satu lab PCR,\" katanya. Ia menambahkan, dengan 2 lab PCR yang ada hasilnya terkadang lama diketahui, sehingga menyebabkan penyebaran kasus semakin luas akibat tertundanya hasil lab tersebut. Kemudian Presiden juga meminta provinsi serta kabupaten/kota menyiapkan fasilitas isolasi di daerah masing-masing, dengan menggunakan fasilitas umum yang ada. Seperti sekolah, balai dan gedung olahraga dengan sarana dan prasarana yang baik. \"Kalau kita di Pemprov telah menyiapkan 2 lokasi isolasi terpusat yaitu LPMP dan Bapelkes. Fasilitas ini diperuntukkan bagi instansi vertikal, OPD Pemprov, orang yang dinyatakan terkonfirmasi di pintu masuk Bengkulu seperti Bandara, orang yang melakukan perjalanan dinas dengan identitas bukan orang Bengkulu dan tenaga Kesehatan dari RSMY, RS Bhayangkara dan RS DKT,\" terangnya. Lebih jauh dikatakannya, untuk tenaga kesehatan di luar rumah sakit tersebut, yang mengisolasinya kabupaten/kota masing-masing agar terlayani dengan efektif sesuai pembagian tugas. \"Kita bakal mengirimkan surat, yang isinya minta bupati/walikota untuk melaporkan alamat dan kapasitas isolasi terpusat yang sudah disiapkan di kabupaten/kota masing-masing,\" tandas Rohidin. (tux)

Sumber: