Penyederhanaan Birokrasi, Kinerja Pemerintah Harus Tetap Maksimal

BENGKULU RU.ID - Dengan penyederhaan birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu, yang merupakan intruksi pemerintah pusat, harus tetap ditunjukkan dan dibuktikan dengan kinerja yang maksimal. Ini disampaikan Ketua Fraksi Golkar DPRD Provinsi Bengkulu, Drs. Sumardi, MM, Minggu (11/7). \"Penyederhaan birokrasi ini merupakan kebijakan pemerintah pusat, yang tentunya harus diikuti pemerintah daerah, termasuk Pemprov. Walaupun belum dilakukan uji coba, apakah penyederhaan yang dimaksud efektif atau tidak kedepannya, namun dengan penyederhaan itu kinerja pemerintah daerah harus tetap maksimal,\" ungkap Sumardi. Menurutnya, dengan penyederhaan birokrasi, ada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang selama ini berdiri sendiri, kedepannya digabungkan. \"Sehingga juga diiringi dengan perubahan pejabatnya dari struktural ke fungsional. Namun menyangkut pejabat ini, tidak urgen karena terpenting itu kinerja birokrasi itu sendiri,\" tegasnya. Dilanjutkannya, dengan kebijakan pusat yang harus dilaksanakan di tingkat daerah, tentu bersama-sama didukung dan dilihat perkembangannya. \"Terlebih kebijakan ujicoba ini berhasil dengan membawa efektifitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dapat dilanjutkan dan begitu juga sebaliknya nanti,\" katanya. Sebelumnya Gubernur Bengkulu, Dr. H. Rohidin Mersyah menyampaika, ada beberapa OPD di lingkungan Pemprov mengalami perubahan dengan adanya kebijakan penyederhanaan birokrasi ini. \"Seperti Kesbangpol, dimana kedepannya bakal terjadi perubahan dan sejauh ini sudah dilakukan pembahasan serta konsultasi ke Kemendagri. Jadi tiggal menunggu persetujuan saja lagi,\" singkatnya. (tux)

Sumber: