Hibah Untuk NU dan Muhammadiyah Diupayakan Tahun Depan

Yuliswani: Karena Covid-19, Kita Utamakan Yang Prioritas BENGKULU RU - Meskupun tahun ini bantuan dana hibah untuk sejumlah Organisasi Masyarakat (Ormas) seperti Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, serta pembangunan masjid belum bisa diakomodir. Namun tahun 2021 mendatang diupayakan bantuan tersebut direalisasikan. Ini disampaikan Asisten II Setdaprov Bengkulu, Hj. Yuliswani, MM dalam konfrensi pers, Jum\'at (2/10). Menurutnya, permohonan bantuan hibah ini diterima pihaknya tahun 2019 lalu, dan telah dilakukan evaluasi. Termasuk permohonan dari NU, Muhammadiyah, dan Ormas lainnya, serta juga pembangunan masjid. \"Perlu diketahui pada APBD murni tahun ini, sebenarnya sudah kita alokasikan anggaran untuk bantuan dana hibah tersebut,\" ungkap Yuliswani. Hanya saja, lanjut Yuliswani, pada waktu bersamaan terdapat musibah, yakni pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) yang menyebabkan terjadinya penurunan pendapatan, baik dari pusat dan juga daerah. \"Atas musibah itu, kita diintruksikan Pemerintah Pusat untuk melakukan refocusing dan realokasi anggaran bagi penanganan Covid-19,\" ujarnya. Dimana, sambung Yuliswani, dalam refocusing dan realokasi itu, dikawal ketat Pemerintah Pusat. Sehingga akhirnya rancangan anggaran awal itu harus ada pegeseran, yang tentunya disesuaikan dengan intruksi dari Pusat. \"Intruksi ini juga yang mengharuskan jika tetap ingin memberikan bantuan hibah, pada kegiatan yang menjadi skala prioritas,\" kata Yuliswani. Ia menerangkan, tahun ini bantuan dana hibah itu dialokasikan hanya Rp 227,45 Miliar. Karena intruksinya untuk kegiatan skala prioritas, total hibah itu diantaranya untuk Pilkada serentak. \"Seperti pada KPU, Bawaslu, dan juga pengamanan. Kemudian pada instansi lainnya yang memang dinilai masuk dalam skala prioritas,\" sampainya. Meskipun demikian, Yuliswani memastikan bantuan hibah untuk Ormas dan pembangunan masjid itu diakomodir pada tahun anggaran 2021. \"Kita upayakan tahun depan bisa diakomodir. Kalau tahun ini memang tidak memungkinkan lagi, dan saya rasa DPRD Provinsi Bengkulu juga telah sepakat yang dibuktikan dengan disahkannya APBD Perubahan tahun ini,\" tegasnya.

1. Ditambahkan Asisten III Setdaprov, H. Gotri Suyanto, kegiatan prioritas itu masih banyak. Sementara pendapatan menurun, sehingga mau tidak mau langkah itu harus dilakukan. \"Hanya itulah pilihan yang harus kita ambil, dan ini sudah kita bicarakan dengan DPRD Provinsi Bengkulu. Jadi kitapun berharap semuanya dapat mengerti,\" demikian Gotri.(tux)

Sumber: