RAPBDP,Dana RSUD Senilai Rp 11,6 Miliar

TUBEI RU - Informasi defisit anggaran yang melanda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong tahun anggaran (TA) 2020 atau berjalan, tidak terlalu berpengaruh pada aktivitas pejabat setempat. Pasalnya, para pejabat tetap melakukan dinas luar (DL) di sisa jabatan Bupati Lebong, Dr. H. Rosjonsyah, S.IP, M.Si saat kondisi saat ini. Teranyar, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Lebong berencana mengesahkan APBD Perubahan 2020. Sebelumnya, Banggar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Data dihimpun RU, hasilnya ada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang anggarannya bertambah. Ada pula berkurang dengan signifikan dari total pagu sebelumnya. Menariknya, jumlah anggaran di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lebong justru bertambah signifikan pada rancangan APBD Perubahan tahun ini. Ada penambahan sekitar Rp 11,6 miliar dari total pagu sebelum perubahan, yang sebelumnya pagu anggaran sekitar Rp 26,5 miliar. Namun, dalam draf perubahan berubah menjadi kurang lebih Rp 38,1 miliar. Membengkaknya anggaran itu diperuntukkan untuk urusan pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit yang sebelumnya diplotkan sebesar Rp 5.557.038.000 berubah menjadi Rp 10.553.568.000. Atau ada penambahan sekitar Rp 4,9 miliar. Kemudian, pengadaan obat-obatan rumah sakit yang diplotkan sebesar Rp 5.193.580.000, serta kemitraan asuransi kesehatan masyarakat yang sebelumnya Rp 2.720.900.000 berubah menjadi Rp 5.220.900.000. Atau bertambah sebesar Rp 2.500.000.000. Sekretaris Daerah (Sekda) Lebong, H. Mustarani Abidin, SH, M.Si yang juga selaku ketua TAPD Lebong, belum berhasil dikonfirmasi. Termasuk Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Lebong, Erik Rosadi, S.Tp, M.Si selaku sekretraris TAPD Lebong. Kendati demikian, Direktur Utama (Dirut) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lebong, dr. Ari Afriawan berhasil diminta keterangan. Ketika dikonfirmasi awak media, dr. Ari menjelaskan, dalam rancangan APBD Perubahan pihaknya mengusulkan tambahan insentif dokter spesialis dan dana obat untuk tahun 2020. \"Karena tahun ini kami hanya dapat anggaran obat sebesar Rp 500 juta,\" jelas Ari. Ari mengaku, dana tambahan itu bersumber dari Dana Insentif Daerah (DID) yang didapatkan Pemkab Lebong. Kemudian, Ari juga menyatakan, anggaran itu sebagai antisipasi kasus Covid-19 di daerah ini. Sebab, khawatir pasca Pilkada 2020 nanti ada ditemukan kasus, meskipun saat ini status Lebong masih zona hijau. \"Karena kami kemaren mengusulkan alat kesehatan untuk ruang bertekanan negatif dan tambahan obat dan BMHP untuk logistik farmasi RS. Karena, siapa yang bisa memprediksi ada atau tidaknya lonjakan kasus Covid-19 pasca Pilkada nanti,\" ungkapnya. Lebih lanjut, Ari menerangkan, kenapa anggaran kemitraan asuransi kesehatan masyarakat bertambah Rp 2,5 miliar. Versinya, anggaran kemitraan asuransi itu sebuah estimasi pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Karena, di tahun 2020 ini RSUD hanya dianggarkan 1,5 miliar. Sedangkan estimasi pendapatan BLUD itu kurang lebih Rp 5 miliar. \"Jadi kami tidak bisa lagi menarik dana jika ada klaim masuk, sebab sudah melebih plafon anggaran. Tapi dana ini belum ada, karena masih estimasi sesuai dengan pendapatan RSUD,\" terangnya. Terlebih, masih Ari, harga alat-alat kesehatan bisa saja naik selama pandemi Covid-19. Karena, tidak ada yang tahu kalau belanja RS khusus untuk masker, sarung tangan, hand sanitizer jumlahnya membengkak karena harganya melambung tinggi pada saat pandemi ini. Menurutnya, penambahan itu semua sesuai dengan kebutuhan seperti sekarang ini. Bahkan, penambahan itu sangat mendesak di tengah pandemi Covid-19. \"Kami sangat bersyukur pemerintah memperhatikan sektor kesehatan. Apalagi sampai saat ini rumah sakit kita masih memegang SK sebagai RS rujukan Covid-19. Jadi mau tidak mau harus terus berbenah baik dari segi ketersedian SDM, alkes dan farmasi,\" tutup Ari. (oce)

Sumber: