Kuasa Hukum Pemkot Minta Hasil Tes Covid-19 Tak Direkayasa

BENGKULU RU - Kuasa hukum Pemerintah Kota Bengkulu meminta hasil tes Corona Virus Disease (Covid-19) jangan ada rekayasa. Ini disampaikan setelah hasil Polymerase Chain Reaction (PCR) yang dilakukan di Laboratorium Rumah Sakit M. Yunus (RSMY) menyatakan jika Walikota Bengkulu, H. Helmi Hasan, SE dinyatakan terkonfirmasi positif Covid-19. Kuasa Hukum Pemkot Bengkulu, Fitriansyah, SH mengatakan, perlu disampaikan jika saat ini Walikota Bengkulu, dalam kondisi sehat walafiat dan aktivitas pemerintahan tetap berjalan sebagaimana mestinya. \"Seiring dengan itu, Beliau (Helmi Hasan, red) juga sudah melakukan tes PCR di Mayapada Hospital dan RS Pelni di Jakarta,\" ungkap Fitriansyah, Rabu (2/9). Dimana, lanjut Fitriansyah, dari hasil kedua RS itu, Beliau dinyatakan negatif Covid-19. Jadi pihaknya meragukan validitas tes PCR laboratorium RSMY, sebagaimana yang disampaikan Kadis Dinkes Provinsi Bengkulu.

---

---

\"Apalagi Pak Muslihan DS yang juga dikabarkan positif, setelah melakukan tes PCR di tempat yang sama juga dinyatakan negatif,\" katanya. Menurutnya, Dinas kesehatan Provinsi dan Gubernur Bengkulu sebagai Satgas Covid-19 di provinsi Bengkulu harus bertanggungjawab terhadap kebenaran hasil uji SWAB yang menyatakan Walikota Bengkulu terkonfirmasi positif Covid-19. Tentunya dengan mengusut secara tuntas dan mengumumkan kepada publik kekeliruan yang terjadi terhadap hasil lab RSMY. \"Kami tidak menuduh pihak manapun, tapi kami minta aparat penegak hukum dapat mengusut adanya dugaan-dugaan rekayasa sebagaimana dimaksud Pasal 263 KUHP Jo Pasal 55 KUHP, atau tindak pidana menyebarluaskan informasi tidak benar sesuai ketentuan UU ITE. Dengan melakukan pemeriksaan terhadap seluruh pihak yang bertanggungjawab dan ikut terlibat dalam penerbitan hasil Uji Swab Walikota Bengkulu,\" sampainya. Lebih jauh dikatakannya, status yang dilekatkan kepada Walikota sebagai pasien terkonfirmasi Covid-19, jelas telah merugikan karena menimbulkan dampak negatif berupa keresahan dan fitnah, serta mempengarui kinerja. \"Meskipun demikian masyarakat tidak perlu panik dan tetap menjalankan aktivitas sehari-hari dengan tetap berikhtiar menjalankan protokol kesehatan,\" singkatnya. (tux)

Sumber: