Aktivis Perempuan Tuntut Keadilan Gender dan Ekologis

BENGKULU RU - Sejumlah aktifis perempuan yang tergabung dalam Jaringan Perempuan Pejuang Keadilan Gender dan Ekologis (JPPKGE) Bengkulu, Kamis (13/8) mendatangi DPRD Provinsi Bengkulu. Dalam kesempatan itu mereka menyerukan agar Pemerintah dapat memberikan perhatian serius terhadap isu keadilan gender dan ekologis. \"Kita berharap apa yang diserukan ini dapat didengarkan para calon pemimpin yang ikut dalam Pilkada serentak 9 Desember mendatang. Sehingga calon pemimpin itu harus memiliki wawasan kepedulian dan keberpihakan terhadap isu perempuan dan lingkungan hidup, sehingga dapat menjadi pertimbangan setiap kebijakan yang akan diputuskan. Karena kebijakan daerah haruslah responsif gender dan lingkungan. Jangan abaikan suara perempuan,\" kata Koordinator JPPKGE, Susila Elawati usai hearing di ruang Sekretaris DPRD Provinsi Bengkulu, Kamis (13/8). Menurutnya, JPPKGE merupakan 11 kelompok perempuan akar rumput dari 4 kabupaten di Provinsi Bengkulu yakni Kaur, Seluma, Kepahiang, dan Rejang Lebong. Tuntutan ini disampaikan karena hingga saat ini sikap dan responsif pemerintah terhadap keadilan gender dan lingkungan hidup masih belum terwujud. Beberapa kebijakan yang digulirkan, cenderung tidak mempedulikan aspirasi perempuan dan kepentingan lingkungan. \"Apalagi wilayah yang bersentuhan dengan izin pertambangan. Mayoritas perempuan justru menolak kehadiran pertambangan, karena kita menilai keberadaan tambang hanya menimbulkan kerugian dan kerusakan lingkungan yang meninggalkan dampak sangat lama. Kita para perempuan kesulitan mencari air bersih untuk memasak, mencuci dan kebutuhan lainnya,\" tegas Susi. Sementara itu, Plt Sekretaris DPRD Provinsi Bengkulu, M. Rizal yang menerima perwakilan JPPKGE mengatakan, pihaknya menyambut baik hearing bersama JPPKGE dan sangat tepat disampaikan kepada para wakil rakyat. \"Karena memang ini menjadi kewajiban pemerintah untuk bekerjasama dengan masyarakat, termasuk yang menjadi tuntutan JPPKGE,\" tutupnya. (tux)  

Sumber: