Sejumlah Puskesmas Tepis Dugaan Setoran

PUTRI HIJAU RU - Sejumlah Puskesmas di wilayah Ketrina, menepis dugaan setoran dana 10 persen kepada oknum di Dinkes BU dalam proses pengelolaan dana non kapitasi dari klaim BPJS seperti terungkap dalam Sidak Komisi I DPRD BU kepada Puskesmas Perawatan Sebelat, belum lama ini. Dikatakan oleh Kepala Puskesmas Perawatan Napal Putih, Josen Sibarani, pengelolaan dana non kapitasi, murni dikelola oleh Puskesmas. Dan secara tekhnis, pengelolaanya sudah ada pos peruntukan masing-masing. \"Selama ini kami tidak ada setoran karena dana itu masuk ke Puskesmas dan yang mengelola kita langsung. Misal dari klaim BPJS itu kita dapat Rp 100 ribu khusus anggaran yang Rp 80 ribu ini, untuk jasa petugas seperti perawat, bidan dan dokter. Nah, sisanya sebesar 15 persen, kembali ke Puskesmas untuk operasional seperti membeli alat cek kolesterol dan alat lainnya yang diperlukan Puskesmas. Makanya kami juga bingung soal dana setoran 10 persen ke dinas itu,\" terangnya. Menyikapi bantahan yang disampaikan oleh Kadinkes BU tentang mencuatnya dugaan setoran 10 persen dari dana non kapitasi seperti yang diungkapkan oleh oknum bendahara di Puskesmas Perawatan Sebelat, belum lama ini. Ketua Komisi I DPRD BU, Febri Yurdiman, tak menepis soal aturan yang diungkapkan oleh Kadinkes BU. Hanya saja dalam praktiknya, aturan Permenkes nomor 28 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan JKN itu. Menurut Febri, hanya mengatur jasa pelayanan bidan dari FKTP yang bekerjsama dengan BPJS. \"Aturan yg disampaikan dinas itu benar tapi hal tekhnis yang diatur dalam aturan tersebut, bagi jasa pelayanan bidan atau tenaga medis swasta seperti klinik dan sebagainya yang bekerjasama dengan BPJS di luar Puskesmas yang nota bene fasilitas pemerintah. Intiny,a kita akan bedah pernyataan yang disampaikan oleh bendahara di Puskesmas Perawatan Sebelat mengenai setoran 10 persen ini. Supaya semua jelas demi lancarnya pelayanan kesehatan kepada publik,\" demikian Febri.(sig)

Sumber: