Serahkan LHP, BPK Sebut Ada Permasalahan Yang Harus Diperhatikan

• 4 Pemda di Provinsi Bengkulu

BENGKULU RU - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Bengkulu menilai, masih ada sejumlah permasalahan yang harus diperhatikan Pemerintah Daerah (Pemda) di Provinsi Bengkulu. Ini terungkap dalam penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja yang telah selesai dilakukan Pemrov Bengkulu, serta Pemkab Kepahiang, Bengkulu Tengah dan Bengkulu Selatan pada semester II Tahun Anggaran 2019. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu, R Aryo Seto Bomantari mengatakan, tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai Pemprov dan Pemkab Kepahiang, pemeriksaan yang dilakukan pihaknya atas efektivitas pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun anggaran 2016 hingga TA 2018, masih menunjukkan beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian. \"Diantaranya, realisasi penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) belum sepenuhnya sesuai dengan pendapatan yang dianggarkan. Kemudian dalam penyusunan program dan kegiatan sektor pendidikan, kesehatan dan perekonomian, belum tepat dan sepenuhnya mendukung capaian indikator kinerja sebagaimana yang diharapkan,\" ungkap Aryo. Selanjutnya, sambung Aryo, Pemprov belum sepenuhnya menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah dalam penganggaran tahunan belanja daerah. Strategi atau kebijakan dan regulasi Pemprov belum optimal dalam menstimulasi peran swasta dan masyarakat pada sektor pendidikan, kesehatan dan perekonomian. \"Sedangkan Pemkab Kepahiang belum melakukan analisis ekonomi yang memadai atau study kelayakan dan pra kelayakan atas usulan progam dan kegiatan peningkatan IPM. Dari hasil pemeriksaan itu, Pemprov dan Pemkab Kepahiang jika tidak segera mengatasi permasalahan-permasalahan itu, maka dapat mempengaruhi efektivitas pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia,” katanya. Disisi lain, Aryo menerangkan, untuk Pemkab Benteng dan Bengkulu Selatan, hasil pemeriksaan juga mengungapkan permasalahan pada pengelolaan dana bidang kesehatan, seperti perencanaan dan pemanfaatan dana kapitasi belum mendukung pelayanan dasar kesehatan. \"Meskipun demikian ada beberapa pengelolaan dana bidang kesehatan secara optimal untuk mendukung peningkatan pelayanan kesehatan dasar,\" bebernya. Sementara itu, Wagub Bengkulu, H Dedy Ermansyah, SE memastikan, jika hasil pemeriksaan yang menuai sejumlah catatan dari BPK bakal segera ditindaklanjuti. \"Kita selaku Pemda berharap BPK dapat lebih memberikan bimbingan, sehingga yang menjadi tujuan utama dalam pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan IPM dapat tercapai dengan sebaik mungkin,\" singkat Dedy. (tux)

Sumber: