Sakti Peksos Tekan Kriminalisasi Terhadap Anak

MUKOMUKO RU- Angka kriminalisasi terhadap anak, dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Baik kekerasan seksual terhadap anak, penganiayaan, pencurian, dan yang lainnya. Seperti diungkapkan Ketua Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) selaku Pendamping Anak Bersangkutan Hukum (ABH) Kabupaten Mukomuko, Weri Tri Kusumaria SH, MH, untuk menekan tingginya angka kriminalisasi terhadap anak, pihaknya yang dipercayakan sebagai pendamping telah melakukan berbagai upaya. Salah satu diantaranya gencar melaksanakan sosialiasi di lapangan dengan melibatkan beberapa unsur termasuk pemerintah dan juga masyarakat. “Sekolah juga menjadi sasaran kami untuk kegiatan sosialisasi ini. Tidak hanya itu saja, Sakti Peksos Kabupaten Mukomuko juga sudah membangun relasi dengan desa untuk berupaya melakukan sosialisasi dari tingkat bawah,” ungkap, Weri. Al hasil dari upaya yang dilakukan itu, untuk kasus kekerasan yang di alami anak di Kabupaten Mukomuko yang masuk ke ranah hukum dan  diselesaikan secara musyawarah di desa, keluarga yang mendapat pendampingan dari Sakti Peksos di tahun 2018 sebanyak 46 kasus dapat diselesaikan. “Meskipun puluhan kasus itu dapat diselesaikan, namun yang lebih menggembirakan lagi jumlah kasus di tahun 2019 ini turun drastis menjadi 9 kasus,”jelasnya. Hanya saja, kata Weri, dalam melaksanakan tugasnya di lapangan masih ada beberapa kendala. “Kendala itu diantaranya minimnya anggaran kegiatan, serta tidak adanya fasilitas penunjang kerja. Seperti komputerisasi, dan lainnya selain motor. Untuk motor, kami sudah dapat. Ya harapan saya, pemerintah kedepanya dapat memberikan perlengkapan baik sarana dan prasarana untuk Sakti Peksos KabupatenMukomuko,” pintanya. Terpisah Kepala Dinsos Kabupaten Mukomuko, Saroni, SH, ketika dikonfirmasi kemarin mengatakan terkait minimnya sarana dan prasaran yang dimiliki oleh Sakti Peksos selaku pendamping ABH, pihkanya mengaku telah mengajukan penambahan anggaran kegiatan dan juga anggaran untuk perlengkapan ke APBD tahun 2020. “Selain usulan di APBD, kami juga ajukan ke APBN. Sebab kegiatan ini, menjadi program dari pemerintah pusat. Tapi kami tetap berupaya keras untuk memperjuangkan anggaran yang ada di kabupaten ini,” demikian, Saroni. (rel)

Sumber: