BPD Dalam Pusaran Politik Uang

LAIS RU - Aroma money politic atau politik uang dalam penjaringan angota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) rupanya telah menyebar ke permukaan. Gelagat ini mulai tampak seiring tingkat antusias masyarakat untuk ikut serta dalam kompetisi serentak, bergelombang pada Oktober ini. Pantauan RU, menghidar dari praktek politik kotor ini sulit karena sudah menjadi budaya buruk di tengah masyarakat kita. Namun perlu diantisipasi, agar kompetisi tingkat stuktur BPD jauh dari praktik \'titipan\'. Menyikapi fenomena ini, salah satu praktisi hukum di Provinsi Bengkulu, Jecky Hariyanto, SH berpendapat perlu kerja ekstra bagi panitia dan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan tersebut. Artinya, dari segi pengawasan serta kosekwensi jika terjadi politik uang haruslah benar-benar ditegakan. \"Politik uang, sudah menjadi rahasia umum. Baik dari level atas hingga dasar. Tinggal lagi bagaimana merubah mindset bagi mereka yang mencalonkan diri, untuk tidak ikut-ikutan. Dalam hal ini, pemberlakuan sistem gugur,\" tegasnya. Ia menyebut, fenomena dan memberantas politik uang, peran masyarakat dinilai diperlukan. \"Karena kalau oknum tidak membagi uang, misalnya, calon lain tetap akan membagi sehingga mereka kalah. Sehingga untuk keluar dari sistem tersebut, ya memang diperlukan perubahan baik sosial ekonomi. Namun paradigma itu tetap menjadi tradisi,\" ujarnya. Ia menjelaskan, salah satu dampak dari politik uang adalah praktik korupsi. Ia menilai kedua fenomena tersebut beririsan. \"Jadi salah satu akibat yang paling nyata dari sistem politik uang terjadi saat kontestasi baik tingkat atas atau dilevel bawah seperti pemilihan BPD, adalah korupsi yang semakin merajalela. Dan sebetulnya korupsi dan politik uang bisa dilihat sebagai dua sisi dari uang logam yang sama, kurang lebih begitu,\" tukasnya. (jho)

Sumber: