Belum Seluruh Desa Ajukan Pencairan DD Tahap II

MUKOMUKO RU - Data di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Mukomuko, dari 148 desa di daerah ini, belum seluruhnya mengajukan pencairan dana desa (DD) tahap kedua (II) sebesar 40 persen. “Data kami, masih ada tiga desa yang belum mengajukan penyaluran dana desa tahap du yakni Desa Lubuk Mukti dan Talang Buai siap mengajukan penyaluran dana desa sehingga masih ada satu lagi yang belum yakni Desa Air Kasai,” ungkap Kepala DPMD Kabupaten Mukomuko, Gianto, SH, M.Si, ketika dikonfirmasi kemarin. Sebelumnya, Gianto menargetkan, seluruh desa di daerah ini mengajukan penyaluran dana desa tahap pertama pada minggu ketiga dan tahap kedua minggu keempat bulan Juni 2019 lalu sesuai peraturan yang berlaku. Ia mengatakan, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 193 tahun 2018 tentang pengelolaan dana desa, penyaluran dana desa tahap satu maupun dua paling lambat dilakukan bulan Juni 2019. “Jika kita bicara tentang target sesuai aturan, belum menemui target. Dan kami dari dinas sebelumnya sudah turun ke Desa Lubuk Mukti dan Desa Talang Buai untuk memastikan penyebab pasti kendalanya. Akhirnya kendala itu dapat diatasi, sehingga mereka siap mengajukan penyaluran dana desa,” katanya. Dan khusus untuk Desa Air Kasai Kecamatan Air Dikit, pihaknya belum dapat memastikan kendala pasti yang terjadi di lapangan hingga desa tersebut belum mengajukan pencairan anggaran untuk pembangunan fisik di desa. “Tinggal lagi nawaitu dia mau atau tidak untuk mengajukan penyaluran dana desa tahap dua. Yang jelasnya, anggaranya sudah disiapkan dan sekarang berada di kas daerah,” jelasnya. Untuk sanksi keterlambatan mengajukan dana desa tahap kedua yang dilakukan beberapa desa itu, pihaknya mengaku, tidak ada prosedur dan mekanisme yang akan diterapkan terhadap desa yang telat. “Secara aturan tidak ada sanksinya. Paling kalau tidak mengajukan, desa itu sendiri yang bakal rugi. Karena anggaran sudah ada, tapi tidak diambil. Ya harapan kami, seluruh desa dapat mencairkan anggaran bantuan pemerintah pusat itu,” demikian Gianto. (rel)

Sumber: