Bakal Ada Peleburan OPD?

ARGA MAKMUR RU - Jelang revisi Peraturan Daerah (Perda) tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang akan merubah nomenklatur 2 satker di lingkungan Pemda Bengkulu Utara (BU). Menyeruak pula, selentingan bakal adanya peleburan salah satu OPD di daerah. Disebut-sebut, OPD ini dinilai tidak memberikan dukungan yang maksimal terkait penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan berpeluang digabungkan ke OPD lamanya. Maklum, sebuah OPD cukup memberikan beban anggaran di daerah. Setidaknya untuk TPP bagi pejabat strukturalnya hingga operasional. Hanya saja, kabar ini masih ditepis oleh Pemda BU. Seperti yang dikemukakan Kabag Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) Setkab BU, Rimiwang Muksin, S.Sos, MM yang mengaku, revisi perda OPD yang sudah rampung dilakukan, hanya berfokus pada 2 OPD. Ini terkait dengan perubahan nomenklatur dan juga amanah aturan yang dikuatkan lagi oleh peraturan pemerintah pusat. \"Belum ada peleburan OPD. Cuma ada revisi nomenklatur 2 OPD saja,\" ungkap Rimiwang, kemarin. Terpisah, Ketua Komisi I DPRD BU, Pitra Martin, saat dibincangi Radar Utara soal rencana daerah merevisi produk hukum daerah yang ditelurkan di 2017 lalu, menyambut positif. Meski, kata dia, prosesnya masih harus melalui rapat antara Bapemperda DPRD dan eksekutif terkait program legislasi daerah (prolegda). \"Tentunya sangat penting. Tidak hanya mengait ke iklim investasi. Juga mengait pada integrasi program antara pusat dan daerah, ini terkait dengan Kesbangpol yang masih berstatus kantor yang tak sesuai dengan PP 18/2016 tentang OPD,\" kata Pitra, kemarin. Politisi PKPI ini pun menyikapi soal kabar evaluasi OPD yang kabarnya tengah dilirik untuk dilebur. Menurut Pitra, sudah sangat layak kepala daerah melakukan evaluasi akan kinerja. Ini tidak hanya mengait pada person-person selaku pejabat. Namun juga efektifitas kinerja dan urgensi sebuah OPD, dalam tatatan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Meski tidak menyebut nomenklatur OPD. Pitra mengamini, adanya OPD yang dinilai perlu dilebur dan digabungkan kembali dengan OPD lamanya. \"Pertimbangannya efektifitas kinerja OPD itu sendiri dan juga pertimbangan beban anggaran,\" pungkas Pitra. (bep)

Sumber: