Pembangunan Infrastruktur Milik Provinsi Harus Segera Direalisasikan

• Bupati: Ada 10 Point Pembangunan Butuh Penanganan Cepat

ARGA MAKMUR RU - Dari hasil audensi Bupati BU, Ir. H. Mian bersama Gubernur Bengkulu, Dr. H. Rohidin Mersyah beberapa hari yang lalu telah mendapatkan beberapa keputusan yang berkenaan dengan laju pembangunan di Kabupaten BU yang notabenenya menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Bengkulu. Dalam audensi ini menghasilkan beberapa point harus sesegera mungkin mendapatkan penangangan yang serius dari pihak Pemprov Bengkulu, terutama yang berkenaan dengan jalan, jembatan dan beberapa bantuan yang memang dibutuhkan masyarakat di Kabupaten BU. \"Dari hasil audensi dengan Pak Gubernur, setidaknya ada 10 point penting permasalahan pembangunan yang butuh penanganan dengan cepat. Dua point penting yang memang dalam kondisi urgent yakni, pembangunan infrastruktur jalan dari Tugu Polwan sampai Kecamatan Giri Mulya dan jembatan yang rusak berat akibat bencana banjir dan longsor yang ada di jembatan TAP, jembatan Gunung Selan, jembatan Senali dan jembatan Talang Rendah,\" sampai Bupati Mian. Lebih lanjut Bupati juga menyampaikan, Gubernur Bengkulu telah menyetujui dan berjanji untuk melakukan penyerapan anggaran pembangunan infrastruktur milik provinsi yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara. Dan kalalupun belum bisa diakomodir ditahun 2019 ini, diharapkan bisa diakomodir ditahun 2020 mendatang, bahkan Bupati juga meminta ada intervensi lebih dari Gubernur dalam hal penganggaran lebih untuk Kabupaten BU. \"Menjadi harapan kita bersama semoga laju pembangunan di BU bisa terlaksana sesuai dengan rencana yang telah disetujui dan ini semua demi kepentingan masyarakat BU,\" imbuhnya. Adapun point penting dari hasil audensi dengan Gubernur Bengkulu yakni, pertama pembangunan infrastruktur jalan dari Tugu Polwan sampai Kecamatan Giri Mulya, kedua jembatan rusak akibat bencana banjir dan longsor yang berada di jembatan TAP, jembatan Gunung Selan, jembatan Senali dan jembatan Talang Rendah. Ketiga Jembatan strategis milik provinsi yang menjadi sentra penghubung sumber-sumber perekonomian masyarakat yaitu jembatan Lubuk Mindai, keempat terkait status Balai Beni Ikan Kuro Tidur, Kelima evaluasi dampak lingkungan akibat pertambangan yang sudah sangat mengkhatirkan, keenam evaluasi dampak lingkungan akibat izin galian C di Kecamatan TAP dan Kerkap (Aspirasi masyarakat), ketujuh rencana pembangunan SMK Maritim Ketahun dan SMK Perikanan Budidaya terpadu Padang Jaya, kedelapan bantuan excavator dari kementerian Pertanian yang salah satunya diperuntukkan bagi Kabupaten BU, kesembilan bantuan tenaga kesehatan (Dokter spesialis untuk RS Pratama ketahun) dan terakhir rencana pembangunan pabrik karet di Kab BU untuk percepatan pertumbuhan ekonomi kerakyatan. (mae)

Sumber: