Nanang: Data Masuk, Kami Proses!

ARGA MAKMUR RU - Aduan masyarakat mengenai keanggotaan Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang tidak merata menjadi kendala untuk mendapatkan layanan kesehatan. Temuan di lapangan menunjukkan, dalam satu Kartu Keluarga (KK) terdiri dari 4 anggota keluarga, hanya terdapat satu anggota keluarga yang terdaftar sebagai pengguna JKN KIS. Dampaknya, anggota keluarga yang tidak terdaftar dan tak mampu membayar iuran mandiri, tak dapat menikmati layanan kesehatan. Ketika hal ini dikonfirmasi ke Kepala Kantor Layanan BPJS Kesehatan BU, Nanang Jayadi, SKM menerangkan, pihaknya merupakan penerima data dan tidak berhak untuk mengintervensi data masuk karena sumber data berasal dari Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial BU. \"Sebagai penerima data, jika ada data yang masuk dan lengkap maka proses pencetakan akan kami lakukan baik dari data daerah maupun dari pusat,\" ungkap Nanang. Ia juga menerangkan, untuk kasus warga yang hanya 1 orang memiliki kartu KIS tersebut, kemungkinan dikarenakan Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari APBN sementara untuk anggota keluarga yang lain, bisa jadi merupakan PBI dari APBD. Hanya saja, kata dia lagi, karena belum ada data yang masuk maka kartu belum bisa diproses. Nanang menambahkan, untuk proses lebih lanjut mengenai kelengkapan data untuk warga kurang mampu yang belum memiliki KIS, diminta melapor ke dinas terkait dalam hal ini Dinkes dan Dinsos untuk proses kelengkapan data sebagai syarat pencetakan kartu KIS. \"Silahkan cek data diri di dinas terkait dan jika sudah lengkap maka akan kami cetak. Selain itu, ada solusi yang lebih mudah yakni mendaftar menjadi peserta mandiri dan membayar sendiri,\" tandasnya. Ketika RU mencoba mengkonfirmasi mengenai hal ini ke Dinkes BU, petugas yang bersangkutan tidak berada di tempat karena ada keperluan diluar kantor. \"Buk Kabidnya lagi keluar mbak, tadi melayat ada saudaranya meninggal,\" ungkap salah seorang stafnya, kepada media ini. Sementar itu, Dinsos BU belum bisa memberikan banyak komentar dikarenakan BDT belum selesai secara keseluruhan. \"Ya, nanti akan kita croscek kembali mengenai kevalidan datanya, setelah BDT keluar,\" terang Sarjono, salah seorang ASN Dinsos BU. (mae)

Sumber: