Infrastruktur Mendominasi, Sekdaprov Minta Alokasikan DD

Infrastruktur Mendominasi, Sekdaprov Minta Alokasikan DD

  • Hasil Reses Anggota DPRD Provinsi
BENGKULU RU - Persoalan infrastruktur rupanya masih tetap mendominasi aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam reses anggota DPRD Provinsi Bengkulu pada Masa Sidang ke-I tahun 2019. Menariknya, dengan kondisi itu Sekdaprov, Nopian Andusti, SE, MT meminta agar infrastruktur terutama jalan desa dialokasikan dari Dana Desa (DD). \"Tadi (kemarin, red) saya sudah mendengar langsung berbagai aspirasi masyarakat pada saat reses anggota DPRD Provinsi. Setelah saya dengar, beberapa aspirasi itu diantaranya pembangunan jalan desa, irigasi, drainase dan infrastruktur lainnya yang panjangnya sekitar 100 meter ataupun puluhan meter,\" ungkap Nopian. Menurutnya, infrastruktur itu bisa menjadi kewenangan desa, dimana desa itukan saat ini memiliki Pendapatan Asli Desa (PADes) yang bersumber dari Dana Desa (DD) ataupun Alokasi Dana Desa (ADD). \"Saya rasa pemerintah desa bisa mengalokasikan pembangunan jalan desa itu dengan DD,\" kata Nopian diwawancarai usai menghadiri paripurna, Senin (11/3). Meskipun demikian, lanjut Nopian, aspirasi-aspirasi dari masyarakat itu terlebih dahulu akan dipilah. Mana yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi ataupun Kabupaten/Kota. \"Kalau termasuk kewenangan Provinsi, sudah pasti menjadi tanggung-jawab kita. Sehingga hasil reses tetap menjadi pertimbangan bagi kita untuk menyusun program mendatang,\" tegasnya. Sebelumnya, Juru Bicara Penyampaian Laporan Hasil Reses, Agung Gatam, MM mengemukakan, mayoritas usulan masyarakat tetap didominasi pembangunan infrastruktur. \"Banyak sekali usulan masyarakat, mulai dari pembangunan jalan, irigasi serta jembatan yang tersebar di 10 Kabupaten/Kota. Hanya saja tidak bisa semuanya diakomodir, karena ada kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dan juga Provinsi,\" ujar Agung. Lebih jauh dikatakannya, meskipun demikian selaku wakil rakyat, pihaknya tentu berharap usulan itu nantinya dipilah. Kalau memang merupakan kewenangan Provinsi harus direalisasikan. \"Yang jelas hasil reses ini kita harapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemprov dalam menyusun program kedepannya,\" demikian Agung. (tux)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: