Jadi Program Prioritas, KEK Harus Diseriusi

• Jonaidi: Apalagi Sudah Direstui

BENGKULU RU - Pemerintah Provinsi Bengkulu dinilai harus menyikapi dengan serius rencana pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Pulau Baai, yang sudah termasuk program prioritas. Terlebih Pemprov sendiri mengklaim telah mengantongi restu, baik dari Presiden dan Wakil Presiden RI yang sempat berkunjung ke Bengkulu beberapa waktu lalu. Ketua Komisi III DPRD Provinsi, Jonaidi, SP, MM mengatakan, bentuk keseriusan bisa ditunjukkan Pemprov dengan turut mendorong PT Pelindo II agar maksimal dalam melengkapi persyaratan, agar KEK bisa segera terealisasi. \"Saya rasa tidak lagi ada hambatan, terlebih Presiden dan Wapres juga disebut berjanji melakukan percepatan realisasi program itu,\" kata Jonaidi, Rabu (27/2). Menurut Politisi Gerindra ini, jika tidak diseriusi dan terus didorong, bisa-bisa nantinya realisasi KEK terhambat. Jangan seperti selama ini, habis waktu dengan berwacana saja. \"Realisasi KEK itukan butuh Peraturan Presiden (Perpres). Jadi bagaimana cara Perpres itu segera diterbitkan, tanpa Perpres mana bisa KEK terealisasi,\" ujar Jonaidi. Perpres, lanjut Jonaidi, bisa saja diterbitkan, mengingat rencana pembangunan KEK mendapatkan respon yang baik dari RI 1 dan RI 2. \"Jadi tinggal lagi bentuk keseriusan Pemprov bersama PT Pelindo saja dalam mengejar ataupun menggenjot agar Perpres terbit, sehingga nantinya KEK bisa direalisasikan walaupun bertahap,\" tegasnya. Lebih jauh dikatakannya, KEK memiliki peran yang penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Bengkulu. Karena nantinya bisa mendatangkan banyak investor untuk berinvestasi dilahan yang telah disediakan Pelindo. “Kita optimis ekonomi Bengkulu berubah disaat KEK sudah terealisasi. Kalau ekonomi tumbuh, pasti berdampak terhadap pembangunan,\" ungkapnya. Sebelumnya, Asisten II Setdaprov Bengkulu, Hj. Yuliswani, SE, MM mengatakan, Pemprov bersama PT Pelindo II terus mendorong KEK ini bisa direalisasikan. \"Bahkan kita bersama PT Pelindo II bakal menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan Dewan KEK di Jakarta, yang juga melibatkan sejumlah investor,\" demikian Yuliswani. (tux)

Sumber: