Soal Seleksi P3K, Daerah Harus Tegas

ARGA MAKMUR RU - Kemelut seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), perlu sikap tegas dari pemerintah daerah. Seperti dalam seleksi tahap pertama yang sudah tegaskan tak ada oleh Pemda Bengkulu Utara (BU). Tahapan selanjutnya pun yang akan digelar usai pemilu, diminta perlu disikapi sejak kini. Ketua Komisi 1 DPRD BU, Pitra Martin, menerangkan kemelut P3K memang tidak bisa dihadapkan sendiri kepada daerah, untuk disalahkan. Pasalnya, kata dia, kebijakan yang dibuat pusat sangat menyebabkan kebingungan di daerah. Khususnya soal anggaran. Namun begitu, untuk jadwal seleksi tahap 2, Pitra menilai perlu disikapi dengan lebih baik oleh daerah. \"Kalau memang tidak memungkinkan, cepat tegaskan tidak merekrut. Ini agar tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat,\" paparnya. Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKP-SDM) BU, Drs H Setyo Budi Raharjo, MM, ketika dibincangi soal ini memang tidak menjelaskan gamblang, soal sikap daerah soal P3K. Padahal, penegasan ini tengah ditunggu setidaknya 73 honorer eks kategori 2 atau pun 60-an honorer tenaga penyuluh pertanian yang sempat menyambangi kabupaten, 3 hari lalu. Setyo masih mensinyalkan, kendalanya laten. Soal anggaran. \"Karena anggaran sudah disahkan. Begitu pun tahap 2 yang katanya dijadwal usai pemilu, kondisinya ya tetap sama. APBD sudah disahkan. Cuma kita lihat nanti bagaimana kedepannya dulu, siapa tahu ada regulasi baru,\" tukasnya. (bep)

Sumber: