Gaji Perangkat Desa Batal Naik

ARGA MAKMUR RU - Janji Presiden Jokowi menyetarakan gaji perangkat desa dengan ASN Golongan 2A, batal direalisasikan tahun ini. Padahal, sebelumnya sudah keluar Surat Keputusan Bersama (SKB) dari Menteri Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas Bambang P.S Brodjonegoro, Menteri Desa dan Daerah Tertinggal Eko Putro, dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Penyetaraan gaji terdiri dari seorang kepala desa, seorang sekretaris desa, dan 10 orang perangkat pelaksana secara bertingkat. Kepala desa akan mendapat 100 persen gaji setara gaji pokok PNS golongan IIA, sedangkan sekretaris desa sebesar 90 persen dan perangkat pelaksana sebesar 80 persen dari gaji pokok tersebut. Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas PP Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, gaji PNS golongan II A saat ini ditetapkan sebesar Rp 1,92 juta hingga Rp 3,21 juta. Ini belum termasuk kenaikan gaji PNS yang dijanjikan Jokowi tahun ini sebesar 5 persen. Dengan memperhitungkan penyesuaian gaji PNS tahun ini sebesar 5 persen, kepala desa dapat mengantongi Rp 2,02 juta hingga Rp 3,82 juta Kepala DPMD Bengkulu Utara (BU), Ir Budi Sampurno, membenarkan hal ini. Untuk merealisasikan pernyataan pemerintah itu, tetap harus mengacu pada regulasi pusat, seperti peraturan pemerintah, peraturan menteri keuangan dan lainnya. \"Sampai kita selesaikan Perbup Siltap dan Dana Desa 2019, belum ada perubahan regulasinya. Makanya, gaji perangkat tidak ada perubahan secara rumus. Perbedaan, cuma terjadi karena angka siltap yang berbeda-beda di setiap desanya,\" tukas Budi. (bep)

Sumber: