Bakal Sorot Pejabat “Impor”

ARGA MAKMUR RU - Kosong pejabat defitinif di 3 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yakni Dinas Perkebunan, Dinas Kesehatan dan Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo), didesak untuk diisi pejabat definitif. Ketua Komisi I DPRD Bengkulu Utara (BU), Pitra Martin menegaskan, kekosongan pejabat definitif yang terjadi di beberapa OPD, harus disikapi segera oleh daerah. Selain akan memberikan pengaruh dari sisi kinerja, Pitra juga menyoroti agar pengisian pejabat definitif untuk segera dilakukan mengingat, anggaran lelang jabatan atau open biding sudah dianggarkan. \"Jangan dibiarkan kosong lama. Pejabat definitif, sangat memberikan pengaruh. Baik penyelenggaraan program dan juga serapan anggaran,\" paparnya. Dalam rancangan lelang jabatan yang sudah dipersiapkan, politisi PKPI ini mengharapkan agar benar-benar fokus memaksimalkan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) di daerah. Penegasan ini, kata Pitra, saat ini acap terjadi fenomena pejabat impor alias pejabat yang didatangkan dari daerah lain, yang terkesan mengesampingkan potensi yang dimiliki daerah. \"Fenomena pejabat impor ini, tentu tidak baik. Namun juga tidak salah. Hanya saja, akan sangat lebih baik, mendayagunakan SDM yang dimiliki daerah, tentu akan sangat menghargai potensi yang dimiliki. Tapi akan berbeda, jika memang SDM yang dibutuhkan di daerah, tidak ada di daerah,\" paparnya. Terpisah, Kepala BKP-SDM BU, Drs H Setyo Budi Raharjo, MM, tidak menampik bakal digelar open bidding di tahun ini. Hanya saja, Budi belum membeberkan, apakah itu akan dipersiapkan untuk dinas-dinas yang saat ini tengah kosong pejabat definitifnya. Namun dalam catatan RU, selain 3 OPD kosong juga bakal terjadi kekosongan di level eselonering 2 di lingkungan Pemda BU yakni Asisten I Setkab BU yang masih dijabat Ir Edy Subroto, MM dan Kepala Satpol PP Linmas dan Damkar yang saat ini dijabat Made Astawa, SP, MM. Keduanya bakal pensiun di tahun ini. Sedangkan dalam rancangan kerja lelang jabatan, berdasarkan ploting anggaran, maksimal lelang jabatan yang bisa dilakukan hanya untuk 5 OPD. Ini pun dibenarkan daerah. \"Ya kita persiapkan saja. Untuk lelang jabatan tahun ini, maksimal 5 OPD,\" pungkasnya. (bep)

Sumber: