Wabup Sorot Akurasi Data, Dewan Desak Stiker ‘Kere’

ARGA MAKMUR RU- Sebagai Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNPPK), Wakil Bupati BU, Arie Septia Adinata, SE menyatakan, target Pemkab BU untuk menurunkan angka kemiskinan menjadi single digit merupakan target logis yang harus didukung oleh semua pigak. Di tahun 2018, angka kemiskinan BU berada diangka 11,8 persen, kata Wabup, untuk menuju single digit setidaknya harus menurunkan sebanyak 1,9 persen lagi. Wabup meminta kepada semua elemen terutama yang ada ditingkat Kecamatan dan desa, untuk menyajikan data yang benar-benar akurat. \"Kami tidak mau penyajian data, tembak dari atas kuda. Dalam artian, asal comot dan lapor untuk memenuhi kuota padahal sebenarya warga tersebut sudah tidak layak untuk diberikan bantuan atau masuk kategori miskin,\" beber Wabup Ari, saat dibincangi wartawati RU di ruang kerjanya, Selasa pagi kemarin. Ketua Inkanas BU ini juga menambahkan, keakuratan data bisa disajikan dengan cara turun langsung dan melihat kondisi warga melalui program sambang warga, baik dari tingkat kecamatan maupun tingkat desa. \"Turun langsung, setidaknya bisa melihat kondisi warga yang ada diwilayah kerjanya, jangan sampai ada laporan dari warga mengenai penerima bantuan yang tidak tepat guna dan tepat sasaran,\" tambah Wabup Arie. Selain penyajian data yang akurat, pemetaan terhadap warga miskin juga harus terukur karena nanti akan berpengaruh terhdap pengurangan jumlah warga miskin di BU. Itu artinya, lanjut dia, semua elemen pemerintahan harus memberikan kinerja yang terbaik dalam mewujudkan target penurunan angka kemiskinan karena ini merupakan kerja bersama.

• \"Data yang digunakan merupakan data yang telah diperbaharui, terkecuali jika harus menggunakan data lama maka harus diverifikasi dan validasi kembali,\" tandasnya. Realisasikan Stiker \'Kere\'

SEMENTARA itu, anggota Komisi I DPRD BU, Anwari, SIP, menyambut positif desakan masyarakat terkait kebijakan pemasangan stiker \'kere\' untuk rumah tangga kurang mampu. Diakui Anwari, kebijakan pemasangan stiker tidak mampu ini cukup ampuh diterapkan oleh beberapa daerah untuk menekan angka kemiskinan dan menyikapi bantuan pemerintah yang tidak tepat sasaran. Diharapkan Anwari, kebijakan ini bisa diterapkan oleh Pemkab BU melalui dinas terkait mengingat tingginya antusiasme masyarakat yang berharap pemasangan stiker itu dapat diterapkan. \"Kami menyambut positif hal itu. Kita akan mengkomunikasikan hal ini ke dinas terkait agar kebijakan ini tidak menuai polemik dari pihak lain. Mungkin perlu kajian dari sisi bahasa atau narasi yang tertulis di stiker, perlu kita diskusikan agar lebih baik supaya kebijakan ini dapat memberikan efek positif,\" terangnya. Anwari juga berusaha menghimbau kepada masyarakat yang telah menerima bantuan dari pemerintah baik PKH atau Rastra dan sebagainya, agar mnyusuaikan dengan kondisi masing-masing. Jika memang ada yang sudah berkecukupan namun masih menerima bantuan, Anwari berharap oknum yang bersangkutan dapat mengundurkan diri. \"Minta kesadarannya-lah. Bagi yang sudah mampu, tolong gantian dengan masyarakat lain yang jauh lebih membutuhkan. Selain itu, dinas terkait kita minta untuk lebih selektif dalam menerima data penerima bantuan,\" pinta politis Gerindra ini. (cw1/sig)

Sumber: