Gubernur Minta Optimalkan Perda dan Satgas PPA

BENGKULU RU - Masih terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak tampaknya menyita perhatian serius Pemprov Bengkulu. Terbukti Gubernur, Dr. H. Rohidin Mersyah meminta agar peran Peraturan Daerah dan Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dioptimalkan, karena diyakini dapat menekan kejadian serupa pada perempuan dan anak. \"Selama ini kita bersama penegak hukum terus menggaungkan, berikut memfokuskan kesetaraan gender. Bahkan mengoptimalkan pemberdayaan PPA juga sudah kita lakukan. Dari sisi regulasi juga sudah diupayakan, mulai dari Perda dan Keputusan Gubernur,\" ungkap Rohidin usai menerima audiensi WCC Cahaya Perempuan dan Kedutaan Indonesia-Australia Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Senin (18/2). Hanya saja, lanjut Rohidin, keberadaan Perda dan juga Satgas PPA tingkat desa/kelurahan juga perlu dioptimalkan, supaya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak bisa ditekan. \"Disamping itu saya berharap peran semua elemen masyarakat mulai dari lingkungan keluarga, terutama dalam mencegah terjadinya hal serupa,\" kata Rohidin. Sementara itu, Direktur Eksekutif WCC Cahaya Perempuan, Tety Sumeri mengatakan, terkait rencana pembentukan Satgas di tingkat desa, yang rencananya dibiayai dari Dana Desa sangat tepat. \"Terlebih komunitas masyarakat setempat menjadi wadah utama program Satgas ini. Yang perlu dipastikan dengan diluncurkannya Satgas ini, bagaimana bisa bekerja secara efektif, juga supporting sumberdaya dan anggaran serta sifatnya harus juga berekelanjutan,” ujarnya. Ditambahkan Maneger Kemitraan Australia-Indonesia, Patricia Bachtiar, pelaksanaan koordinasi dengan Gubernur Bengkulu merupakan tindak lanjut atas capaian yang telah dilakukan di Bengkulu. \"Khususnya tentang pencegahan perkawinan terlalu dini bagi anak, sehingga angka tindak kekerasan bisa semakin ditekan,\" demikian Patricia. (tux)

Sumber: