Perlu Penguatan Sistem Pengawasan BUMDes

• Antisipasi Kebocoran

ARGA MAKMUR RU - Gelontoran anggaran dana desa kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dinilai perlu mendapatan pengawasan benar dari lintas sektor. Meski dipertanggungjawabkan secara periodik kepada desa, skema penganggaran BUMDes sendiri dinilai masih belum baik dan rawan kebocoran dengan modus merugi. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Bengkulu Utara (BU), Ir. Budi Sampurno, menegaskan segmen BUMDes saat ini sudah menjadi salah satu prioritas program pemberdayaan di desa. Penguatan sistem pengawasan, kata Budi, tentu menjadi salah satu fokusnya. \"Tentu ini mengantisipasi kebocoran,\" kata Budi Sampurno soal modus BUMDes merugi, kemarin.Tak berbeda, Kabag Pemerintahan Desa Setkab BU, Drs. Sudarman S, juga menyampaikan kalau keberadaan BUMDes perlu dilakukan pembinaan, agar semakin memberdayakan serta mampu menjadi segmen baru peningkatan pendapatan asli desa, dari hasil pengelolaan potensi ekonomi yang ada di desa. \"BUMDes itu nantinya harus mendongkrak pendapatan desa. Makanya pertanggungjawabannya pun harus periodik, agar memiliki skema yang terukur,\" paparnya kemarin. Potensi geliat ekonomi melalui BUMDes, dinilai Sudarman, akan memberikan dorongan positif dalam pembangunan daerah hingga nasional melalui pinggiran, sebagaimana sasaran program implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Karena itu, lanjut Sudarman, BUMDes harus mendapatkan perhatian serius dan tepat, agar pilihan pengelolaan potensi yang dijalankan oleh BUMDes menghidupkan desa, menghidupkan ekonomi masyarakat serta menciptakan pasar ekonomi baru lintas desa bahkan daerah. \"Jadi perlu penerapan sistem dan manajerial yang baik di BUMDes. Karena BUMDes harus berdaya, agar memberdayakan desa dan masyarakat serta berakuntabilitas,\" tukasnya. (bep)

Sumber: