Salah Sasaran, Bantuan Genset Dipertanyakan

AIR NAPAL RU - Bantuan Genset untuk badan koperasi nelayan di Desa Pasar Palik, Kecamatan Air Napal dipertanyakan kegunaannya. Sebab, keberadaan koperasi yang diberikan bantuan tersebut saat ini sudah tidak berjalan alias vakum. Tak pelak, kondisi itu mengakibatkan keberadaan genset yang diperkirakan memiliki daya lebih 10 ribu watt tersebut tak termanfaatkan atau mangkrak begitu saja. Kepala Desa Pasar Palik, Saipul Amri, SE dalam hal ini kembali angkat bicara soal pemberian bantuan yang dinilai tidak tepat sasaran tersebut. Dalam kesempatan itu ia juga membeberkan, bahwa pemberian bantuan genset tersebut diserahkan langsung oleh pihak Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten BU sekitar dua minggu yang lalu kepada pengurus koperasi nelayan. Hanya saja dalam penyerahan tersebut anggota pengurus koperasi tidak mau menandatangani berita acara penyerahan tersebut lantaran kepengurusan koperasi saat ini sudah tidak jalan. \"Jadi bantuan tersebut diberikan tapi tidak tahun sebagai apa. Sebab kepengurusan koperasinya sudah tidak berjalan lagi. Para pengurus jelas tidak mau bertanggung jawab jika terjadi apa-apa, sebab jika digunakan untuk kebutuhan lain selain kegiatan koperasi dikhawatirkan akan menjadi persoalan. Sementara jika ingin digunakan untuk kegiatan koperasi, saat ini kepengurusan koperasi sudah tidak jalan lagi,\" bebernya. Kades mengatakan, usulan pengajuan permintaan genset ini memang sebelumnya diajukan di tahun 2014 lalu ketika keberadaan koperasi nelayan ini masih aktif dan berjalan. \"Sayangnya baru tahun ini direalisasikan dengan posisi kepengurusan tidak lagi berjalan pasca adanya pengalihan kewenangan dari pemerintah kabupaten ke provinsi yang telah membuat keberadaan TPI dan juga koprasi nelayan ini tak lagi aktif,\" keluhnya. Dirinya berharap kondisi ini bisa diperjelas kembali oleh pihak DKP Kabupaten BU atas maksud dan tujuan dari pemberian genset tersebut. \"Jika memang itu boleh kami gunakan untuk kepentingan lain tidak masalah. Namun jika itu harus dipertanggungjawabkan untuk kegiatan koperasi kami berharap ini dievaluasi terlebih dahulu atau silakan tarik kembali bantuan ini. Sebab dengan tidak lagi aktifnya koperasi yang sebelumnya di bawah naungan DKP Kabupaten BU ini, para pengurus khawatir akan terlibat di dalamnya,\" demikian kades. (sfa)

Sumber: