Geruduk Kantor BMT, Puluhan Nasabah Kecele

• 61 Koperasi Terancam Dibekukan

PUTRI HIJAU RU - Senin siang (15/1/2018) kemarin, sedikitnya 50 orang nasabah mendatangi kantor Koperasi BMT L-Risma Putri Hijau untuk menagih janji BMT L-Risma Putri Hijau yang mengatakan bahwa pimpinan pusat dari BMT L-Risma dari Lampung, turun dan melakukan pencairan uang tabungan nasabahnya. Sayangnya, kedatangan puluhan nasabah ini tidak membuahkan hasil seperti yang diharapkan sehingga nasabah merasa tertipu (Kecele,red). Kepada pihak kepolisian, sejumlah karyawan mengaku, pencaiaran baru bisa dilakukan dalam minggu ini. Bukan pada hari Senin seperti yang diharapkan oleh nasabahnya. \"Ada sekitar 50 orang nasabah datang dan mengeruduk kantor BMT, menagih janji pencaiaran hari ini (kemarin, Red). Tapi belum bisa karena pimpinan BMT tidak ada di kantor. Yang ada di kantor cuma karyawan biasanya,\" ujar Kapolsek Putri Hijau, AKP Ahmad Musrin Muzni, SH, SIK. Disinggung soal sikap yang harus dilakukan oleh nasabah, Kapolsek hanya menyarankan membuat laporan resmi kepada pihak kepolisian. Sejauh ini diakui Kapolsek, belum ada nasabah dari koperasi BMT L-Risma yang membuat laporan kepada pihak kepolisian. \"Kami hanya memantau pergerakan nasabah ke koperasi. Kami tidak menginginkan adanya tindakan anarkis dari nasabah terhadap situasi yang sedang berlangsung. Jika merasa dirugikan, silahkan melapor,\" tegas Kapolsek. Sementara itu, salah seorang nasabah BMT L-Risma Putri Hijau, Kayadi, membenarkan bahwa pihak koperasi belum memberikan kepastian terkait rencana pencairan kepada uang nasabah yang sebelumnya, dijanjikan. \"Belum ada kejelasan. Saya dan rekan nasabah lain ingin membuat laporan kepada polisi. Namun masih menunggu janji yang sempat dikatakan oleh pihak koperasi. Namun kenyatannya hari ini (kemarin, Red) juga belum ada kejelasan,\" akunya.

• 61 Koperasi Berpotensi Dibekukan

KEGADUHAN nasabah koperasi oleh masyarakat di wilayah Desa Kota Bani Kecamatan Putri Hijau, menjadi cermin dari banyak lembaga keuangan di Bengkulu Utara (BU) yang terindikasi tak sehat, bahkan terancam tutup. Dalam rentang 3 tahun terakhir, meski dibarengi dengan kurva positif dari sisi kuantitas koperasi dengan beragam jenisnya, juga dibarengi dengan peningkatan keterpurukan koperasi di daerah. Lebih dari 50 persen, tren negatif koperasi terus meningkat hingga di tahun 2017. Dalam lansiran data daerah, tahun lalu, menempatkan 61 koperasi masuk dalam kategori tidak aktif dan terindikasi tidak sehat. Kepala Dinas Koperasi dan UKM BU, Drs Waluyo Midjo, MM, tidak menyangkal data tersebut. Hanya saja, jika ditarik angka dari total pertumbuhan koperasi di tahun lalu, data penurunan kualitas koperasi di daerah masih relatif stabil, meski tidak memungkiri beberapa tidak aktif. Dia menyebutkan, di tahun 2017, terjadi pertumbuhan lembaga keuangan di masyarakat dari 234 di tahun 2016 bertambah menjadi 239 koperasi pada 2017. Dari total tersebut, Waluyo menyebut, 178 koperasi masih berstatus aktif. Sisanya, 61 koperasi masuk dalam kategori tidak aktif. \"Dari hasil pengawasan itu, justru mengalami penurunan tren negatif koperasi jika dibanding dengan tahun 2015 yang berjumlah 62 dan 2 tahun sebelumnya,\" kata Waluyo, kemarin. Disinggung tentang ancaman penutupan koperasi yang bakal berimbas pada uang nasabah? mantan aktifis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Pemuda Muhamadiyah ini mengatakan, pembekuan sebuah koperasi, tidak serta merta bisa dilakukan. Berdasarkan regulasi yang mengatur, selagi masih ada uang nasabah oleh sebuah koperasi maka daerah tidak bisa mencabut atau membekukan sebuah koperasi, sebelum manajemen koperasi melunasi semua uang titipan nasabahnya. Dalam kasus yang terjadi di Koperasi BMT L-RISMA, lanjut dia, daerah akan melakukan monitoring khusus dan tidak hanya bagi koperasi yang berpusat di Lampung itu saja, tapi di seluruh koperasi yang ada di daerah. \"Di tahun 2017, masih ada 178 koperasi yang dari hasil pengawasan kami, berkategori aktif,\" paparnya. Ditanyai tentang klasifikasi koperasi yang ada di daerah? mantan Sekretaris DPRD BU ini mengatakan, pihaknya tengah menyusun, produk kerja yang dinamainya program Tapal Kuda atau Tampilan Program dan Analisis Laporan Koperasi UKM dalam Angka. Desain yang sedang disusun ini, lanjut Waluyo, akan memudahkan sistem pengawasan oleh bidang terkait yang tetap melakukan pengawasan secara faktual. \"Program ini nantinya, bisa mengukur kualitas setiap lembaga keuangan khususnya koperasi yang ada di daerah. Sehingga daerah akan memiliki data yang representatif, manakala akan melakukan manajemen pengawasan hingga penindakan,\" tukasnya. (sig/bep)

Sumber: