Seleksi Perangkat Buye, Camat Minta Dana Disilpakan

AIR BESI RU - Pemerintah Kecamatan Air Besi semakin geram lantaran pelaksanaan penjaringan perangkat desa yang semestinya diselenggarakan di tahun 2017 lalu oleh desa, hingga memasuki tahun anggaran 2017 ini belum kunjung digelar oleh Desa Tanjung Karet. Camat Air Besi, Jon Kenedi, S.Sos ketika dibincangi RU di ruang kerjanya, Senin (8/1/18) kemarin mengaku, hingga saat ini belum mendapatkan kepastian terkait kapan pelaksanaan penjaringan perangkat desa ini dilaksanakan oleh Desa Tanjung Karet. \"Belum lama ini pegawai kami sudah turun lagi ke sana untuk mempertanyakan hal itu, sebab rencananya akan diselenggarakan di minggu ini. Namun kepala desanya terkesan cuek dan sama sekali tidak memberikan respon hal ini,\" ujarnya. Mengacu pada aturan lanjut camat, ada sejumlah konsekuensi yang nantinya diterima oleh desa jika dalam waktu satu tahun pengesahan Perda tentang Struktur Organisasi Perangkat Desa, tidak diselenggarakan oleh desa. Maka desa dinyatakan, tidak memiliki perangkat desa dan tidak diperbolehkan untuk mengambil dananya. \"Kami ingin pemerintahan desa berjalan sebaik mungkin berlandaskan aturan yang ada,\" tegasnya. Bahkan camat dalam kesempatan itu meminta kepada desa jika memang tidak ingin transparansi dan menyelenggarakan penjaringan perangkat desa hingga perpanjangan toleransi waktu ini habis. Dana Siltap dan dana pelaksanaan penjaringan perangkat desa ini untuk dikembalikan pada pemerintah dalam rekening desa yang ada. \"Silakan desa kembalikan saja dana tersebut jika memang tidak mau menyelenggarakan. Untuk seleksi perangkat di bulan November-Desember 2017 lalu itu tidak boleh lagi diambil, karena dana tersebut sudah tidak diperbolehkan untuk diberikan kepada perangkat lama sesuai Perda. Begitu juga anggaran untuk pelaksanaan penjaringan. Jika memang tidak maka itu akan menjadi temuan desa,\" kesalnya. Disinggung soal kendala yang membelit hingga pelaksanaan penjaringan ini tak kunjung dilakukan, camat mengaku tidak secara persis mengetahuinya, namun dugaan kuat sementara lantaran para panitia penjaringan perangkat desa tidak siap untuk menjalankan, akibat anggarannya tidak diberikan oleh kades selaku pengguna anggaran. \"Jika memang kades tidak percaya dengan warganya untuk menjadi panitia, kami sudah minta segera koordinasikan. Dengan begitu maka kami akan tugaskan dari pemerintah kecamatan sebagai panitianya. Tapi itu juga tidak diindahkan,\" tandasnya. (sfa)

Sumber: