Butuh Tambahan PNS, Pemda ‘Geber’ Anjab

ARGA MAKMUR RU - Kebutuhan PNS di daerah, saat ini tengah menjadi salah satu pekerjaan di Badan Kepegawaian dan Pelatihan Sumber Daya Manusia (BKP-SDM) Bengkulu Utara (BU), untuk dihitung. Secara umum, di daerah ini masih cukup membutuhkan ratusan PNS khususnya di bidang teknik, pendidikan dan ksehatan. Kepala BKP-SDM BU, Drs Setyo Budi Raharjo melalui Sekretaris, Milono, S.SKM, MM menerangkan, secara umum kebutuhan pegawai di daerah belum bisa disampaikan dalam angka konkret. Hal ini lantaran proses penentuan angka kebutuhan tersebut harus berdasarkan kajian dari analisis jabatan (anjab) serta analisis beban kerja yang menjadi salah satu instrumen, kebutuhan personel di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan berbagai macam kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan. \"Jadi, angkanya tidak bisa kira-kira. Karena pusat maunya, data itu berdasarkan analisis yang tepat dan bisa dipertanggungjawabkan,\" kata Milono, kemarin. Meski begitu, mantan Dekan Fakultas Kesehatan (FKes) Universitas Ratu Samban (Unras) ini, tidak menampik kalau di daerah ini, tenaga teknis dengan kualifikasi seperti tenaga IT dari jurusan teknik, pendidikan dan kesehatan menjadi salah satu barisan dominan yang cukup diperlukan, meski baru dengan kajian yang relatif kasat mata. Ditambah dengan kebutuhan operasional rumah sakit Pratama di KTM Lagita, diterangkan Milono sudah dipastikan akan memberikan efek di bidang kepegawaian di daerah. Milono menjelaskan, setidaknya kebutuhan seperti dokter umum dan dokter spesialis, bidan dan perawat, sudah dipastikan bakal sangat dibutuhkan menjelang pengoperasional rumah sakit di wilayah Ketahun tersebut. \"Ratusan pegawai tentunya masih sangat diperlukan di daerah ini,\" paparnya. Disinggung tentang informasi bakal pembukaan formasi besar-besaran di daerah pada 2018 yang menjadi antusias bacaan di masyarakat saat ini? Milono menegaskan, hingga saat ini pihaknya masih belum mendapatkan konfirmasi secara resmi dari pihak berkompeten, dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. \"Hingga saat ini masih moratorium CPNS. Kita akan sampaikan di media massa tentunya jika ada formasinya. Mengikuti perkembangan informasi di media massa oleh masyarakat cukup perlu. Karena isinya kan pencari warta,\" kelakar Milono sembari mengakhiri pembicaraan. (bep)

Sumber: